DPRD Trenggalek Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda P-APBD 2020

DPRD Trenggalek Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda P-APBD 2020 Rapat paripurna di gedung DPRD Trenggalek. foto: HERMAN/ BANGSAONLINE

TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum (PU) fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2020 digelar di ruang graha paripurna gedung DPRD Trenggalek, Rabu (9/9).

Penyampaian PU diawali dari Fraksi PDIP yang menyinggung penurunan sumber-sumber PAD dampak pandemi Covid-19. F-PDIP meminta agar pandemi Covid-19 tak dijadikan alasan atau kesempatan untuk menurunkan target sesuka hati dengan tujuan memperlonggar kerja.

Baca Juga: Ketua DPRD Trenggalek Sebut RAPBD 2025 Disahkan Jadi Perda

Selain itu, F-PDIP juga menyampaikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan APBD tahun anggaran ini. Yang pertama, refocusing anggaran. Kedua, ruang gerak perencanaan yang menjadi sempit, ketiga meminta Pemkab Trenggalek untuk fokus terhadap bidang kesehatan dan upaya pemulihan ekonomi sebagaimana kebijakan pemerintah pusat.

Keempat meminta pemkab melakukan pendalaman terhadap belanja tidak terduga agar pelaksanaan menjadi lebih efektif dan lebih akurat. Kelima, meminta memilah kegiatan yang realistis karena ketersediaan waktu pelaksanaan P-APBD sangat sempit.

Berkaitan dengan Silpa, F-PDIP mengajak semua pihak untuk mengevaluasi secara detail.

Baca Juga: DPRD Trenggalek Terima Aspirasi Masyarakat Peduli Lingkungan

Sementara Fraksi Golkar menyarankan agar belanja daerah diutamakan pada dua hal pokok, yakni penanggulangan penyebaran wabah Covid-19 dan upaya menggerakkan kehidupan sektor ekonom riil.

Selain itu, F-Golkar juga mempertanyakan solusi dari Pemkab Trenggalek terkait dengan sistem pembelajaran daring yang menjadi kendala di masa pandemi Covid-19. Serta, meminta pemkab mengambil langkah atas fenomena masyarakat yang merasa trauma dan enggan memeriksakan diri ke tempat-tempat layanan kesehatan, akibat takut ditetapkan Covid-19.

Sementara Fraksi PARI meminta pemkab memberi penjelasan tentang refocusing anggaran yang telah dilakukan oleh Pemkab Trenggalek, termasuk penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Baca Juga: Ketua DPRD Trenggalek Sebut Anggaran Pembangunan Jalan 2025 Bertambah dari 80 Jadi 90 Miliar

Fraksi PARI juga mempertanyakan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 15,18 persen atau Rp 45 miliar dari target semula sebesar Rp 302 miliar lebih, sehingga tinggal Rp 257 miliar. Fraksi PARI berharap penurunan tersebut dapat lebih diminimalisir, dan dievaluasi sektor apa saja yang mengalami penurunan.

Sementara Fraksi PKS menyarankan agar belanja daerah pada P-APBD tahun 2020 diprioritaskan pada sektor produktif, sembari melakukan penghematan belanja daerah.

Sedangkan Fraksi Demokrat mendorong Pemkab Trenggalek agar mampu mencapai target pendapatan daerah dan pendapatan lain-lain yang telah ditetapkan, meskipun kondisi ekonomi sedang lesu akibat Covid-19.

Baca Juga: Hearing Jalan Rusak Plumpit-Dongko, Wakil Ketua DPRD Pastikan Perbaikan Jalan Bulan Februari 2025

Terkait rancangan P-APBD 2020, yakni belanja daerah yang semula direncanakan sebesar Rp 2 triliun lebih berkurang Rp 62 miliar lebih atau mengalami penurunan 3 persen. Fraksi Demokrat melihat hal ini sebagai bentuk kurang maksimalnya penyerapan anggaran yang direncanakan. (man/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO