Jumat, 30 Oktober 2020 20:13

Pengamat: Pelantikan 611 Pejabat yang Dilakukan Bupati Faida Melanggar UU No. 10 Tahun 2016

Selasa, 15 September 2020 18:48 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Yudi Indrawan
Pengamat: Pelantikan 611 Pejabat yang Dilakukan Bupati Faida Melanggar UU No. 10 Tahun 2016
Ilustrasi Bupati Faida saat melantik pejabat Januari, tahun 2019.

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Pengukuhan terhadap 611 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember ditolak oleh Mendagri karena dinilai menyalahi prosedur.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Universitas Jember, Hermanto Rohman, langkah penolakan dari Mendagri tentang usulan pengukuhan pejabat di Pemkab Jember sudah tepat.

"Surat itu kan oleh bupati dikirimkan pada 30 Januari dan balasan dari Mendagri tentang pengukuhan pada 1 September 2020, hasilnya ditolak," ujarnya saat dikonfirmasi di Kampus Fisip Unej, Selasa (15/9/2020).

Hermanto menjelaskan, pengukuhan tersebut cacat hukum karena berdasarkan UU no 10 tahun 2016, selama 6 bulan sampai masa penetapan bakal calon, bupati yang maju kembali dalam pilkada tidak diperbolehkan melakukan mutasi.

"Kalau mengacu pada aturan sudah jelas, bahwa pengukuhan itu sudah cacat hukum," imbuhnya.

Dari UU tersebut menurutnya, ada klausul bahwa mejelang pilkada proses mutasi harus mendapatkan izin tertulis dari Mendagri. Dalam hal ini, Hermanto menilai Bupati Faida tak mendapatkan izin dari Mendagri, karena usulannya dianggap cacat hukum.

"Semua harus mendapatkan izin tertulis dari Mendagri untuk melakukan mutasi dan pengukuhan," tuturnya.

Lanjut Hermanto, jika hal ini dilanjutkan, maka akan berimpilikasi pada SK yang diberikan oleh Bupati Jember kepada pejabat. Sedangkan di situ melekat hak keuangan, sehingga ini bisa menjadi temuan dari BPK.

"Jika SK itu sudah diberikan, pasti kan melekat hak yang diterima dan itu berimplikasi pada pengembalian hak keuangan tersebut," ungkapnya.

Hermanto menegaskan, jika bupati tidak mematuhi perintah Mendagri tentang SOTK tersebut, maka bisa dikenakan sanksi kembali. Untuk sanksinya, yakni sesuai dengan aturan yang telah diatur. "Bisa disekolahkan atau tidak menerima gaji dan hak keuangan lainnya selama 6 bulan," pungkasnya. (jbr1/rev)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Rabu, 28 Oktober 2020 18:30 WIB
NGANJUK, BANGSAONLINE.com - Selama ini, masyarakat jamak mengetahui khasiat minyak kayu putih dipakai sebagai penghilang masuk angin atau perut kembung. Jarang atau belum banyak yang tahu kalau minyak tersebut berasal dari sebuah tanaman kayu putih. ...
Senin, 12 Oktober 2020 19:15 WIB
Oleh: M Mas’ud Adnan --- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) minta para kepala daerah meniru Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dalam menangani Covid-19. Dua provinsi tersebut – menurut Jokowi - mampu menekan angka kasus Covid-19."Saya mencata...
Kamis, 22 Oktober 2020 10:40 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*34. wakaana lahu tsamarun faqaala lishaahibihi wahuwa yuhaawiruhu anaa aktsaru minka maalan wa-a’azzu nafaraandan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya (yang beriman) ketika bercakap-ca...
Rabu, 28 Oktober 2020 10:49 WIB
>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A.. Kirim WA ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<&l...