KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Kediri atas Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri Tahun Anggaran 2020 diselenggarakan di Ruang Sidang DPRD Kota Kediri, Rabu (23/9).
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Kediri Gus Sunoto ini memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kediri. Ada delapan fraksi, yaitu PDIP Perjuangan, PAN, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, Karya Nurani, dan Kesejahteraan Pembangunaan yang menyampaikan pandangan umumnya secara bergantian.
Baca Juga: Kota Kediri Jadi Tuan Rumah Gebyar Hateri Ke-39, Pj Zanariah Buka Rakor Persiapan
Dalam rapat paripurna itu, ada beberapa hal yang disampaikan, di antaranya terkait integrasi sistem informasi Pemerintah Kota Kediri, langkah untuk mempertahankan Indeks Pembangunan Manusia saat kondisi pandemi Covid-19, dan pemanfaatan RSUD Gambiran Lama atau Rumah Sakit Kilisuci.
Setelah pandangan umum disampaikan oleh para anggota fraksi, Mas Abu, sapaan Wali Kota Kediri ini menyampaikan jawabannya dalam rangka perubahan rancangan APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2020.
Terkait dengan integrasi sistem informasi Pemerintah Kota Kediri dalam rangka peningkatan kesehatan, Mas Abu mengungkapkan, pihaknya telah berupaya mengintegrasikan sistem informasi yang terbaik. Misalnya pemberian bantuan serta beberapa layanan publik antara lain aplikasi Cek Bansos, data kependudukan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca Juga: Pj Wali Kota Zanariah Harap PGRI Kota Kediri Semakin Solid Majukan Mutu Pendidikan
Aplikasi e-Suket yaitu surat keterangan yang terintegrasi atas sistem pelayanan di kelurahan dan data kependudukan. Pemerintah Kota Kediri terus berupaya mengintegrasikan aplikasi layanan publik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia juga menuturkan langkah-langkah dalam rangka mencegah TPA yang overload, Pemkot Kediri telah membangun TPA 3 dan revitalisasi TPA 1. Sehingga sampai tahun 2022 TPA masih cukup. Selain itu, Pemerintah Kota Kediri bersama dengan Pemkab Kediri mendorong pembangunan TPA regional yang diinisiasi oleh Pemprov Jawa Timur yang sampai sekarang sudah berjalan pada tahapan feasibility study oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
Kemudian dalam mempertahankan Indeks Pembangunan Manusia saat kondisi Covid-19 ini, Mas Abu menuturkan, komponen pembangunan indeks manusia adalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Untuk menjaga indeks tersebut tidak turun, Pemkot Kediri tetap melaksanakan pendidikan dengan metode daring, serta memberikan pendidikan dasar secara gratis, memberikan beasiswa pendidikan tinggi, hingga dalam bidang kesehatan dan ekonomi.
Baca Juga: Pj Wali Kota Kediri Beri Arahan ke Peserta Uji Kompetensi
“Selain itu, Pemerintah Kota Kediri melakukan penanggulangan Covid-19 dengan berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat, pemulihan ekonomi, dan penyediaan jaring komunikasi sosial. Disesuaikan penggunaan dana tak terduga dalam upaya penanganan Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi lokal,” ujar wali kota.
Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Kediri Firdaus, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Kediri Katino, Dandim 0809 Letkol Kav Dwi Agung Sutrisno, Sekretaris Daerah Kota Kediri Budwi Sunu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Enny Endarjati, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. (uji/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News