Tak Mau Ada Klaster Pilkada, Kapolresta Sidoarjo Minta Semua Pihak Waspada

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Penyebaran Covid-19 di Sidoarjo sedang membaik. Selain grafiknya menurun, penyebaran dan angka kematian juga terbilang mulai terkendali.

Namun demikian, sedang ada ancaman besar menjelang masa kampanye Pilkada 2020. Banyak pihak khawatir, pilkada bakal menimbulkan klaster baru dalam penyebaran Covid-19 di Kota Delta tersebut.

"Ya, klaster pilkada harus benar-benar diwaspadai. Semua pihak harus peduli, terutama pasangan calon, tim sukses, dan relawannya," pinta Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji.

Semua diwanti-wanti agar selalu patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam berbagai kegiatan. Pihaknya berpesan untuk tidak sembarangan dalam menggelar kegiatan di masa pandemi.

"Jangan asal mengumpulkan massa atau jangan ngawur dalam membuat kegiatan di masa pandemi seperti ini. Kampanye di tempat terbuka maksimal pesertanya 100 orang, di ruangan maksimal 50 peserta, dan berbagai aturan itu harus ditaati. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, jangan sampai lupa," pesan Kombes Pol Sumardji.

Selain itu, kapolres juga menyampaikan saran kepada penyelenggara pilkada dan pasangan calon serta tim suksesnya agar lebih memaksimalkan kegiatan secara online pada perhelatan pesta demokrasi ini.

"Setidaknya, dengan kegiatan daring bisa meminimalisir berkerumunannya banyak orang. dengan begitu, tentu penyebaran virus, khususnya potensi klaster pilkada semakin bisa diminimalisir," ujarnya.

Pesan-pesan itu juga sudah berulang kali disampaikan kepada semua pasangan calon dan para tim sukses. Mereka juga wajib ikut menjaga, supaya penyebaran Covid-19 di Sidoarjo tidak terus bertambah.

"Kapolri juga sudah mengeluarkan maklumat yang memang untuk keperluan Pilkada di masa pandemi ini. Dan kami akan menjalankan maklumat itu sebaik-baiknya," tandas Sumardji.

Mendekati masa kamanye, Polresta Sidoarjo juga menggandeng berbagai komunitas yang ada. Dari komunitas tingkat desa, kecamatan, hingga komunitas di tataran kabupaten. Mereka adalah agen untuk menjadi pelopor pelaksanaan protokol kesehatan. Dari lingkungan komunitasnya masing-masing, dan di lingkungan sekitar.

"Ketika melihat ada warga tidak taat protokol kesehatan, komunitas wajib menegur atau memberitahu dengan cara yang baik. Jika tidak diindahkan, mereka harus segera melapor ke satgas atau ke petugas TNI-Polri supaya yang melanggar itu bisa segera disanksi," pungkasnya. (cat/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News