H. Syafiuddin saat menjadi keynote speaker di Diskusi Kedaerahan terkait Krisis Kekeringan di Bangkalan bersama Kadis BPBD, Dinsos dan Kepala Bappeda, Ahad (11/10/2020).
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Kekeringan dan krisis air bersih di Bangkalan menjadi ancaman setiap tahun. Sejak saya lahir sampai duduk di kursi senayan, kekeringan dan krisis air bersih masih terjadi di Bangkalan.
Hal itu diungkapkan H. Syafiuddin, S.Sos., anggota Komisi V DPR RI saat diskusi kedaerahan terkait kekeringan dan krisis air bersih di Bangkalan bersama Kepala BPBD, Dinsos, serta Kabag Keuangan yang digagas oleh Himpunan Mahasiswa Bangkalan (Himaba) di Cafe Omah Kayu, Ahad (11/10/2020).
Baca Juga: Paparkan Program 100 Hari Kerja saat Raker, Nusron: 119 Juta Bidang Tanah Sudah Terdaftar
Untuk mengatasi masalah itu, ia mengajak semua stakeholder ambil bagian dan berperan aktif. Mulai dari eksekutif, legislatif, provinsi, LSM, mahasiswa, serta media.
Menurutnya, tanpa kepedulian dan song osong lombhung (gotong royong), sulit menyelesaikan masalah bencana kekeringan serta kekurangan air bersih. "Karena kekeringan sudah masalah klasik, 85 desa dari 271 desa sudah menjadi langganan setiap musim kemarau tiba," jelasnya.
Menurutnya, goodwill dari pemkab juga dibutuhkan untuk menyelesaikan bencana tersebut. "Jangan sampai kekeringan tiba baru dropping air. Seharusnya jauh sebelumnya sudah melakukan langkah-langkah strategis terhadap pencegahan krisis kekeringan dan air bersih," katanya.
Baca Juga: Komisi II DPR RI Dukung Program 100 Hari Kerja Menteri Nusron
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang bermitra Kementerian PUPR, Syafiuddin berjanji akan memperjuangkan infrastruktur pembangunan sarana air bersih untuk mengatasi kekeringan, misalnya melalui embung.
Namun, ia juga meminta eksekutif dapat berkolaborasi dengan DPRD provinsi dan pusat. "Karena APBD Bangkalan tidak akan cukup mampu menyelesaikan krisis yang sudah klasik. Mengingat anggaran tersebut (untuk bencana, red) minim, hanya 1 miliar alokasi anggaran di BPBD," ujarnya.
Selain itu, ia berharap Pemkab Bangkalan dapat bekerja sama dengan Penguruan Tinggi seperti UTM, ITS, dan ITB. "Agar program pembangunan setiap tahunnya tidak copy paste saja, Pemkab Bangkalan harus inovatif," harap politikus PKB ini.
Baca Juga: Koalisi CBD Kirim Hasil Analisis Ganja Medis ke DPR dan Presiden
Kepala BPBD Kabupaten Bangkalan Rizal Moris membenarkan bahwa krisis kekeringan sudah menjadi langganan setiap musim kemarau. Ada 85 desa yang di-dropping air bersih setiap musim kekeringan.
Ia berharap, kepala desa juga dapat mengalokasikan dana desanya untuk penanggulangan kekurangan air bersih dan kekeringan. "Karena secara peranturan di Kemendes di perbolehkan," jelasnya
Baca Juga: Peringati HUT ke-493, Pj Bupati Bangkalan Persilakan Investor Masuk ke Kota Dzikir dan Sholawat
Sementara Kepala Bappeda Eko Setiawan, mengatakan Pemkab Bangkalan sudah melakukan beberapa treatment dalam meminimalisir masalah kekeringan di Bangkalan. Di antaranya, daerah-daerah yang memiliki pontensi mata air dilakukan pengeboran (SPAM). "Sementara di daerah susah air dilaksanakan tandon air selain membuat embung untuk menadah air hujan," jelasnya. (uzi/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
