Johan Budi Sebut Bawaslu Harus Tegas Tangani Persoalan Pelanggaran Pilkada

Johan Budi Sebut Bawaslu Harus Tegas Tangani Persoalan Pelanggaran Pilkada Komisi II DPR RI Johan Budi (kanan).

PONOROGO, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi II melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di dapil VII selain dalam rangka reses, salah satunya ke Kabupaten Ponorogo. Selain bertemu konstituen dan mitra Komisi II di antaranya BPN dan Dukcapil, juga mengunjungi  lembaga pengawas pemilu di masing-masing daerah, termasuk .

Menurut Mantan Jubir KPK ini, Pilkada di Ponorogo banyak sekali laporan terkait pelanggaran pemilu. Karena itu, ia meminta bawaslu tegas dalam menangani persoalan-persoalan yang ada.

Baca Juga: Syafiuddin Sosialisasikan 4 Pilar di Pondok Pesantren Manbaul Hikam

"Pada jangka waktu perjalanan Pilkada 2020 ini, di sudah banyak yang masuk aduan-aduan terkait pelanggaran-pelanggaran pemilu dari paslon ataupun tim pemenangan masing-masing, juga ASN, dan lain-lain," ungkapnya.

Saat ditemui BANGSAONLINE.com, juga mengatakan telah melakukan rapat dengar pendapat dengan Bawaslu dan KPU di Komisi II. Dalam kesempatan itu, ia mewanti-wanti agar Bawaslu dan KPU independen. 

"Dan yang kedua, harus ketat betul dalam mengawasi pelaksanaan pilkada itu. Apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, Bawaslu harus tegas dalam kaitan menangani persoalan-persoalan pelanggaran di pilkada," katanya.

Baca Juga: Rapat Bersama Banggar DPR-RI, Pj. Gubernur Jatim: Momen Salurkan Aspirasi Pembangunan Daerah

"Di sisi yang lain juga sering saya sampaikan agar pelaksanaan protokol Covid-19 ini menjadi hal yang utama. Jadi, Bawaslu harus tegas kalau ada hal-hal yang melanggar protokol Covid-19, dan itu harus ditindak," tegas . (nov/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO