Komisi II DPR RI Johan Budi (kanan).
PONOROGO, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di dapil VII selain dalam rangka reses, salah satunya ke Kabupaten Ponorogo. Selain bertemu konstituen dan mitra Komisi II di antaranya BPN dan Dukcapil, Johan Budi juga mengunjungi lembaga pengawas pemilu di masing-masing daerah, termasuk Bawaslu Ponorogo.
Menurut Mantan Jubir KPK ini, Pilkada di Ponorogo banyak sekali laporan terkait pelanggaran pemilu. Karena itu, ia meminta bawaslu tegas dalam menangani persoalan-persoalan yang ada.
Baca Juga: Paparkan Program 100 Hari Kerja saat Raker, Nusron: 119 Juta Bidang Tanah Sudah Terdaftar
"Pada jangka waktu perjalanan Pilkada 2020 ini, di Bawaslu Ponorogo sudah banyak yang masuk aduan-aduan terkait pelanggaran-pelanggaran pemilu dari paslon ataupun tim pemenangan masing-masing, juga ASN, dan lain-lain," ungkapnya.
Saat ditemui BANGSAONLINE.com, Johan Budi juga mengatakan telah melakukan rapat dengar pendapat dengan Bawaslu dan KPU di Komisi II. Dalam kesempatan itu, ia mewanti-wanti agar Bawaslu dan KPU independen.
"Dan yang kedua, harus ketat betul dalam mengawasi pelaksanaan pilkada itu. Apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, Bawaslu harus tegas dalam kaitan menangani persoalan-persoalan pelanggaran di pilkada," katanya.
Baca Juga: Komisi II DPR RI Dukung Program 100 Hari Kerja Menteri Nusron
"Di sisi yang lain juga sering saya sampaikan agar pelaksanaan protokol Covid-19 ini menjadi hal yang utama. Jadi, Bawaslu harus tegas kalau ada hal-hal yang melanggar protokol Covid-19, dan itu harus ditindak," tegas Johan Budi. (nov/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
