DPRD Gresik Minta Pemkab Libatkan Warga Sekitar Untuk Pemanfaatan Parkir Lumpur

GRESIK (BangsaOnline) - Pemkab Gresik bersama DPRD Gresik dan komponen masyarakat terkait mulai merapatkan pemanfaatan areal parkir peziarah Maulana Malik Ibrahim yang baru, di Kelurahan Lumpur Kecamatan Gresik, Kamis (4/2). Rapat tersebut untuk memercepat pemanfaatan areal parkir tersebut setelah pembangunannya rampung.

DPRD berharap, bahwa keberadaan lahan parkir baru untuk tempat parkir kendaraan peziarah Maulana Malik Ibrahim itu bisa mengadopsi model pengelolaan areal parkir peziarah makam Sunan Giri.

"Lahan parkir Lumpur pengelolaannya harus bisa melibatkan warga sekitar," kata Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib.

Menurut dia, keberadaan lahan parkir peziarah Maulana Malik Ibrahim di Kelurahan Lumpur, tidak bisa lepas dari keberadaan penduduk Lumpur. Terutama, mereka yang tinggal di sekitar areal parkir. Untuk itu, mereka harus bisa menikmati keberadaan lahan parkir baru itu. Menikmati apanya?

"Ya menikmati manfaat dari lahan parkir Lumpur tersebut," tuturnya.

Nur Qolib menjelaskan, parkir peziarah Maulana Malik Ibrahim di Lumpur, merupakan salah satu objek perekonomian baru milik Pemkab Gresik. Dimana, keberadaan areal parkir baru itu harus bisa mendatangkan deviden (pemasukan/keuntungan) bagi pemerintah. Selain itu, keberadaan areal parkir baru itu juga harus bisa menciptakan lahan mata pencaharian baru bagi masyarakat sekitar.

Untuk itu, Nur Qolib meminta, segala sesuatu yang bertujuan untuk menghidupkan parkir dan menggerakkan roda perekonomian, pemerintah harus memerioritaskan masyarakat sekitar. Mulai yang berjualan di sekitar areal parkir, penjaga parkir, atau kegiatan ekonomi lain untuk menghidupkan keberadaan parkir Maulana Malik Ibrahim dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Saya mendengar Pemkab Gresik akan lakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau pengadaan sendiri bus mini untuk melayani para penziarah," jelasnya.

Nah, untuk pengelolaan bus mini antarjemput itu, kata Nur Qolib, jangan sampai Pemkab Gresik tidak melibatkan warga sekitar yang memiliki keahlian mengemudi. Mereka harus diajak ngomong dan diskusi untuk menangani pekerjaan tersebut. Pemkab Gresik jangan sampai mencomot (mengambil) sopir-sopir dari luar Kelurahan Lumpur. Mengapa itu dilakukan?

"Karena hal itu sangat rawan menimbulkan konflik, sehingga nantinya bisa merepotkan pemerintah sendiri," terang politisi senior PPP asal Kecamatan Menganti ini.

Nur Qolib mengatakan, pengelolaan areal parkir peziarah Maulana Malik Ibrahim di Kelurahan Lumpur harus bisa mengadopsi model pengelolaan lahan parkir peziarah Sunan Giri. Dimana, keberadaan areal parkir tersebut selain bisa memberikan kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) cukup besar, juga bisa memberikan sumbangsi terhadap desa dan warga sekitar.

Dimana, parkir perziarah makam Sunan Giri bisa memberikan kontribusi untuk desa setempat, sehingga bisa menyuntik APBDes(Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) setempat, juga bisa menciptkan lapangan pekerjaan warga masyarakat sekitar. Mereka yang memiliki kendaraan roda dua (bermotor) bisa ngojek (ngantar) pulang pergi (pp) para peziarah dari parkir ke makam Sunan Giri. Begitu juga, para warga yang memiliki dokar atau andong. " Mereka juga sama-sama bisa mengais rizki dari aktivitas masyarakat yang melakukan ziarah. Jadi, semua harus bisa berjalan beriringan. Baik pemerintah maupun masyarakat sekitar harus bisa diuntungkan dengan keberadaan aeal parkir peziarah tersebut, " kata Sekretaris DPC PPP ini.

Nur Qolib berharap, keberadaan areal peziarah makam Maulana Malik Ibrahim harus benar-benar bisa dikelola dengan baik oleh Pemkab Gresik. Terlebih, SPKD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait, yakni Disbudparpora (Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga). Areal parkir baru itu harus bisa menciptakan sektor pendapatan baru.

Sebab, target pendapatan yang dipatok oleh DPRD Gresik untuk tahun 2015 sangat besar. Dimana, dari total kekuatan keuangan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera) tahun 2015 sebesar Rp 2,5 triliun lebih, untuk sektor PAD ditargetkan bisa lebih dari Rp 842.196.736.425,00 dari total PD (pendapatan daerah) yang dipatok Rp 2.484.678.860.437,00. " Makin besarnya pendapatan yang diperoleh, maka bisa makin memercepat laju pembangunan di Kabupaten Gresik, " jelas Nur Qolib.

Ditambahkan Nur Qolib, sebetulnya kalau SKPD-SKPD penghasil milik Pemkab Gresik kreatif, masih banyak sektor-sektor pendapatan yang bisa digali dan dimanfaatkan untuk pertambahan PAD. Karena itu, SKPD diminta selalu inovatif untuk mencari peluang-peluang untuk menciptkan sektor PAD baru.

"Semakin banyak sektor PAD yang kita miliki, maka semakin banyak pendapatan yang bisa kita dapat," pungkas Nur Qolib.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News