Gubernur Khofifah saat menghadiri acara Musyawarah Provinsi (Musprov) PMI Jawa Timur Tahun 2020 di Gedung BK3S Jatim, Jalan Tenggilis Mejoyo Surabaya, Selasa (17/11/2020).
“Waktu saya ke Pacitan beberapa waktu lalu, Pak Bupati cerita bahwa info potensi tsunami yang tersiar sampai dua puluh meter diikuti gempa di pesisir selatan Pulau Jawa sempat membuat masyarakat di sekitar pantai gelisah. Ini jadi gambaran bahwa bagaimana informasi ini terdiseminasi dengan kuat sampai ke bawah. Untuk itu informasi ini jangan sampai membuat ketakutan berlebih, tapi bagaimana membangun kewaspadaan dengan menyiapkan early warning system secara online,” katanya.
Oleh karena itu, ia meminta PMI dapat membantu menyiapkan format-format peta siaga bencana tersebut sesuai dengan topografi wilayah serta karakter masyarakat di daerah tertentu. Nantinya, program ini dapat diintegrasikan dan disinergikan dengan program-program BPBD Provinsi Jatim.
“Kami harap melalui Musprov ini, program PMI di lima tahun ke depan dapat terus terbangun sinergi dan koordinasi dengan berbagai OPD terkait di pemprov seperti BPBD, dinas sosial, dan dinas kesehatan terkait penanganan bencana. Kemudian soal Raka Raki menjadi Duta PMR bisa melalui disbudpar,” terangnya.
Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Jawa Timur, H. Imam Utomo mengatakan, amanah UU No.1 Tahun 2018 tentang kepalangmerahan menyebutkan bahwa kepengurusan PMI adalah lima tahun. Pada tanggal 19 Oktober 2020 lalu, kepengurusan PMI Jatim masa bakti 2015-2020 telah berakhir.
Oleh karena itu, Musprov ini dilakukan untuk menyampaikan pertanggungjawaban ketua kepada anggota di kab/kota, memilih ketua, dan menyusun rencana program PMI Jatim untuk 2021-2025.
“Dalam kepengurusan 2015-2020, kami berterima kasih dan bangga atas dukungan Pemprov Jatim yang setiap tahun mengalokasikan anggaran hibah untuk PMI,” katanya.
Menurutnya, selama lima tahun kepengurusan periode 2015-2020, telah banyak yang dilakukan PMI Jatim baik dalam penanganan bencana dan layanan kebutuhan darah. Khusus dalam penanganan bencana, SOP bagi PMI kab/kota tempat bencana, paling lambat enam jam setelah terjadi bencana sudah sampai lokasi.
Sementara dalam penanganan Covid-19, PMI Jatim juga telah melakukan penyemprotan disinfektan, membagi masker, suplemen, sembako, serta memfasilitasi angkutan jenazah dengan enam ambulans milik PMI.
Dalam pelayanan darah, lanjutnya, pihaknya terus meningkatkan kualitas layanan dan jumlah darah. Saat awal pandemi, PMI Jatim sempat kesulitan mendapat pendonor sehingga jumlah relawan turun 70 persen.
“Namun dengan bantuan pengiriman surat kami kepada TNI, Polri, dan PNS pemprov akhirnya kekurangan itu dari 70 persen tinggal 30 persen. Tapi jumlah itu sudah memenuhi kebutuhan darah di Provinsi Jatim. Sebelum pandemi stok darah biasanya berlebih, bisa kirim ke luar daerah. Untuk itu kami bertekad PMI harus hadir dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya. (tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
