Pasca BPWS Bubar, Syafiuddin Asmoro Minta Komitmen Pemerintah Terhadap Pembangunan Madura

Pasca BPWS Bubar, Syafiuddin Asmoro Minta Komitmen Pemerintah Terhadap Pembangunan Madura Anggota DPR RI Komisi V, H. Syafiuddin (kanan) bersama Bupati Pamekasan, Badrut Tamam saat menghadiri Sosialisasi UU Nomer 13 tahun 2020 oleh Mendes PDT dan Transmigrasi, Dr. (HC) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, Sabtu (28/11/2020).

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - , Anggota Komisi V DPR RI minta pembangunan di wilayah tidak terbengkalai pasca pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Surabaya- () oleh Presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi) sesuai Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 112 Tahun 2020.

"Semoga dengan pembubaran ini tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk mendorong pengembangan pembangunan di , khususnya di Kawasan Jembatan Surabaya - ," ujarnya kepada media, Senin (30/11/2020).

Baca Juga: 7 Mahasiswa Asing Program UTISS Hadir di Wisuda ke-37 Universitas Trunojoyo

Anggota dari Fraksi PKB ini juga berharap pembubaran ini tidak mematahkan harapan masyarakat terkait percepatan pembangunan Kawasan .

"Walaupun selama ini, tidak terlalu efektif dalam pelaksanaannya, tapi sempat menjadi tumpuan warga yang ingin melihat percepatan pembangunan di Pulau . Sehingga walaupun telah dibubarkan, saya harap ini tidak menjadi melunturkan komitmen pemerintah dalam melakukan pembangunan di Pulau Garam ini," jelasnya.

Diakui Syafiuddin, peran memang kurang maksimal. Hal ini juga dikarenakan secara kelembagaan selama tujuh tahun terakhir hanya dipimpin oleh Plt. Sehingga, juga tidak mampu menjembatani perbedaan pandangan antar kepala daerah terkait pengembangan wilayah Suramadu.

Baca Juga: Syafiuddin Ajak Kader PKB Berjuang Menangkan Pilkada Serentak 2024

Syafiuddin mengaku sempat menyurati Presiden Jokowi untuk menata kelembagaan agar struktural pimpinan yang selama ini dijabat oleh seorang Plt segera didefinitifkan.

"Surat yang kami kirimkan sempat dibalas oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada tanggal 31 Maret 2020. Dari surat tersebut, dijelaskan kalau Presiden Jokowi berkomitmen untuk mempertahankan , bahkan memperluas kewenangannya. Tapi, di akhir November ini malah terbit terbit Perpres pembubaran . Semoga ini menjadi niat baik presiden untuk pengembangan di wilayah ," ungkap Syafiuddin.

Oleh sebab itu, anggota legislatif asal Kabupaten Bangkalan ini berharap kewenangan yang kini dialihkan ke Kementerian PUPR tidak melunturkan komitmen pemerintah dalam percepatan pembangunan kawasan .

Baca Juga: Pesan Pj Gubernur Jatim saat Terima Yankes Bergerak di Grahadi

"Semoga dengan adanya pengalihan fungsi ini, percepatan pembangunan di tidak hanya sebatas angan. Selain itu, kami juga akan terus mendorong pemerintah memaksimalkan implementasi Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang tentang percepatan pembangunan wilayah Gerbang Kertosusila, BTS, dan Lingkar Selatan. Sehingga, tidak menjadi Pulau yang tertinggal," pungkasnya. (ida/uzi/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Minta Pesawat yang Bisa Mendarat di Matahari':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO