Focus Group Discussion (FGD) DPD RI dengan tema ‘Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Sektor Perumahan’, yang digelar kombinasi online dan offline, di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/12/2020).
“Selain itu, pemerintah juga harus mengembalikan definisi MBR ke gaji pokok dan bukan lagi take home pay agar bisa direalisasikan di seluruh Indonesia. DPP REI juga meminta penundaan angsuran MBR selama masa pandemi Covid-19, yaitu selama enam bulan serta mendorong segera terealisasinya program tabungan perumahan rakyat atau Tapera untuk pembangunan rumah ASN, bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait,” tegas Totok Lusida.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan target pembangunan hunian di tahun 2021. Untuk pembangunan rusun misalnya, ditarget mencapai 8.283 unit dengan anggaran sebesar Rp 4,16 triliun. Rusun tersebut tersebar di wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, serta Papua dan beberapa wilayah lainnya.
“Untuk pembangunan rumah umum dan komersial, tahun depan ditarget mencapai 40 ribu unit dengan anggaran Rp 410 miliar, bantuan rumah swadaya sebanyak 114.900 unit yang tersebar di 33 provinsi dengan anggaran Rp 2,51 triliun,” ujarnya.
Selain itu, pembangunan rumah khusus juga ditarget mencapai 2.423 unit dengan anggaran Rp 610 miliar. Pembangunan rumah khusus ini di antaranya berada di kawasan perbatasan seperti di Kabupaten Banjar Baru, Kabupaten Morowali, Kabupaten Konawe Selatan, dan kawasan terdampak bencana.
Terkait target penyerapan bantuan pembiayaan perumahan tahun 2021, Basuki menyatakan mencapai sebesar Rp 21,6 triliun. Dengan perincian, melalui program FLPP sebesar Rp 16,6 triliun dengan jumlah unit 157,500 unit, SBUM sebesar Rp 600 miliar dengan jumlah hunian sebanyak 157.500 unit dan BP2BT sebesar Rp 1,6 triliun dengan jumlah 54,566 unit. Sementara fasilitas pembiayaan perumahan melalui program Tapera sebesar Rp 2,8 triliun dengan jumlah 25.380 unit dari dana masyarakat.
Nilai tersebut naik dibanding realisasi serapan di tahun 2020. Total anggaran 2020 mencapai Rp 13,23 triliun dengan jumlah 550 ribu unit. Sedangkan realisasinya mencapai sebanyak 316.656 unit atau sebesar Rp 11,54 triliun.
“Pemerintah berkomitmen untuk mendorong kinerja sektor ini sehingga target sebanyak 70 persen masyarakat memiliki akses terhadap perumahan dan pemukiman layak, aman, serta terjangkau bisa tercapai di tahun 2024 dari posisi tahun 2019 yang hanya sekitar 56,75 persen,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Ketua OJK Wimboh Santoso sangat memahami keinginan REI agar suku bunga bank komersial dapat turun di kisaran angka 6 persen, seiring penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia di angka 3,5 persen.
“Memang saat ini suku bunga di angka 12 hingga 13 persen tidak kompetitif. Seharusnya di angka 9 sampai 9,5 persen,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti LaNyalla berharap FGD tersebut melahirkan sebuah gagasan yang dapat bermanfaat bagi sektor perekonomian Indonesia, khususnya dalam bidang properti. Sebab menurut Ketua DPD, di forum ini terjadi kolaborasi dan pertemuan langsung beberapa entitas dan pemangku kebijakan di sektor keuangan dan perumahan serta pertanahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
