Minggu, 01 Agustus 2021 04:07

PCNU Kabupaten Kediri Dukung Pemerintah Bubarkan Organisasi Terlarang

Kamis, 31 Desember 2020 16:58 WIB
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Muji Harjita
PCNU Kabupaten Kediri Dukung Pemerintah Bubarkan Organisasi Terlarang
Ketua PCNU Kabupaten Kediri KH. Muhammad Ma'mun. foto: ist.

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Pembubaran Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah mendapat dukungan dari tokoh agama di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kediri. Ketua PCNU Kabupaten Kediri KH. Muhammad Ma'mun termasuk salah satu tokoh agama yang mendukung pembubaran FPI tersebut.

"Saya mendukung upaya pemerintah yang menertibkan organisasi-organisasi terlarang," kata Gus Ma'mun, sapaan akrab Pengasuh Ponpes Putri Tabassumul Muflihaat, Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Kamis (31/12/20).

Gus Ma'mun mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mematuhi undang-undang yang berlaku, demi keutuhan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta demi kedamaian bersama.

Sebelumnya, Ketua PCNU Kota Kediri KH Abu Bakar Abdul Jalil juga mendukung sikap tegas pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) dan pelarangan kegiatannya.

BACA JUGA : 

Ansor Kediri Gelar Kerja Bakti Bersihkan Kantor NU

Gus Ab Mengimbau Salat Jemaah di Rumah Selama PPKM Darurat, Ini Alasannya

Munarman, Eks Petinggi FPI Ditangkap Densus 88 Terkait Baiat Teroris

Ancam Bunuh Mahfud MD, Kini Mastur Minta Maaf dan Mohon Diselesaikan di Luar Hukum

Gus Ab, sapaan KH Abu Bakar Abdul Jalil menuturkan, terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI merupakan wujud pemerintah menjaga kepentingan negara.

"Negara mempunyai legitimasi dan alasan yang konstitusional untuk mengeluarkan keputusan terkait FPI demi melindungi kepentingan negara," kata Gus Ab.

"Rakyat Indonesia sudah lama menjadi saksi, bahkan rakyat tampak sudah memendam rasa dan keinginan agar hukum ditegakkan sebenar-benarnya. Indonesia merupakan negara hukum. Karena itu, semua harus taat hukum. Memasang baliho sekalipun, ada hukum serta aturannya, tidak boleh seenaknya. Maka, ketika negara melakukan kewajibannya menegakkan hukum, semua rakyat Indonesia mendukungnya," ujar Gus Ab. (uji/ian)

Respons Keluhan Ojol Karena Terdampak Pandemi, ASC Foundation Bagikan Paket Sembako dan Uang Bensin
Kamis, 29 Juli 2021 13:40 WIB
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Muhammad Al Barra bersama Tim ASC Foundation-nya, telah menyalurkan paket sembako kepada para pedagang terdampak PPKM darurat di 12 kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Aksi sosial ini terus dilakukan Gus Barra. Kali i...
Kamis, 15 Juli 2021 06:50 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ini ide baru. Untuk menyiasati pandemi. Menggelar resepsi pernikahan di dalam bus. Wow.Lalu bagaimana dengan penghulunya? Silakan baca tulisan wartawan terkemuka Dahlan Iskan di  Disway, HARIAN BANGSA dan B...
Selasa, 27 Juli 2021 06:32 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Mayat korban covid yang perlu dibakar – sesuai keyakinan mereka – terus bertambah. Bahkan menumpuk. Sampai perusahaan jasa pembakaran mayat kewalahan. Celakanya, hukum kapitalis justru dipraktikkan dalam pe...
Kamis, 15 Juli 2021 12:37 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*66. Qaala lahu muusaa hal attabi’uka ‘alaa an tu’allimani mimmaa ‘ullimta rusydaanMusa berkata kepadanya, “Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku (ilmu yang benar) yang telah diajark...
Sabtu, 17 Juli 2021 10:23 WIB
>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A.. Kirim WA ke 081357919060, atau email ke [email protected] Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<...