Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima penyerahan Peta Bidang Tanah (PBT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) I dan II di ruang sidang wali kota, Kamis (4/3/2021). (foto: ist)
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima penyerahan Peta Bidang Tanah (PBT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) I dan II di ruang sidang wali kota, Kamis (4/3/2021).
Dalam kesempatan itu, BPN I menyerahkan 9 sertifikat yang akan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya serta 14 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya.
BACA JUGA:
- Lift Sempat Berhenti saat Listrik Padam, Pengunjung Keluhkan Gangguan Layanan di Surabaya
- RPH Tambak Osowilangun Beroperasi, Pemkot Surabaya Buka Kesempatan bagi Jagal Baru
- Listrik Padam, Dua Palang Pintu Kereta di Surabaya Sempat Dijaga Manual
- Listrik Padam di Sejumlah Wilayah Surabaya, PLN Sebut Ada Gangguan Pembangkit
Sedangkan untuk BPN II menyerahkan sebanyak 486 PBT. Perinciannya, yakni 39 dikelola DPBT dan DPUBMT 447 PBT. Berikutnya 23 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.
Wali Kota Eri Cahyadi mengucapkan terima kasih atas kerja sama BPN dalam mengamankan aset milik negara. Dia menyebut, seluruh aset pemkot yang saat ini belum tersertifikat akan segera bersertifikat semuanya dalam waktu secepatnya. Jika dihitung sebenarnya akan rampung pada tahun 2025, tetapi dilakukan percepatan menjadi 2023 mendatang.
“Terima kasih atas dedikasi beliau, sudah keluar sertifikat dan peta bidang sehingga tinggal meneruskan saja. Ini akan terus kami lakukan karena jumlahnya ribuan,” kata Eri usai acara.
Dia menjelaskan, mengingat jumlah persil yang cukup banyak, maka dipastikan akan semaksimal mungkin rampung percepatan pada tahun 2023 mendatang. Termasuk sertifikat untuk jalan, tanah maupun fasiltas umum (fasum) yang diserahkan pengembang kepada pemerintah.
“Paling tidak sudah keluar PBT-nya dahulu supaya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Sebenarnya kalau dihitung penyelesaiannya bisa sampai tahun 2025 tetapi kita percepat dengan dukungan dari berbagai pihak,” ungkapnya.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




