BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Rapat Kerja Tim Koordinasi (Timkor) Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial Bangkalan yang digelar di Kota Batu, pada tanggal 26-27 Maret lalu, menjadi rasan-rasan masyarakat setempat.
Dinsos dianggap tak memiliki empati kepada masyarakat, karena menggelar rapat kerja di luar kota. Terlebih, saat ini kondisi masih pandemi Covid-19, di mana secara ekonomi banyak masyarakat yang terdampak. Apalagi, angka kemiskinan di Bangkalan mencapai 20,56 persen atau setara 204 ribu jiwa dari total jumlah penduduk.
Baca Juga: Pemkab Bangkalan Komitmen Berantas Judol
"Seharusnya, kegiatan rapat kerja dinas dilaksanakan di kabupaten sendiri. Apalagi jika menggunakan anggaran APBD Bangkalan. Kecuali memang tidak memungkinkan. Karena kalau dilaksanakan di Bangkalan akan membantu pertumbuhan ekonomi, seperti makanan dan minuman," kata Asru warga asal Konang, Bangkalan
Info yang diterima BANGSAONLINE.com, Timkor SLRT melaksanakan rapat kerja di Kota Batu, tepatnya di Hotel Batu Permai.
Baca Juga: Peringati HUT ke-493, Pj Bupati Bangkalan Persilakan Investor Masuk ke Kota Dzikir dan Sholawat
Sedangkan Ketua Komisi D, Nurhasan, saat dikonfirmasi menyatakan sepakat apabila kegiatan-kegiatan OPD diharuskan menggunakan fasilitas yang ada di Kabupaten Bangkalan. Hal itu dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka recovery ekonomi dampak pandemi Covid-19.
Ditanya pendapatnya terkait rapat kerja Timkor SLRT Dinsos Bangkalan yang digelar di luar kota, Nurhasan menyatakan hal itu sah-sah saja sepanjang sudah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
"Jika sudah masuk SIPD, kegiatan tidak boleh melanggar. Kalau memang sudah masuk SIPD, sah-sah saja dilaksanakan di luar kota," ucap politikus PPP ini.
Baca Juga: Beroperasi Lagi Tanpa Izin, Tim Pengawas Pemkab Bangkalan Tutup Sementara Pemotongan Kapal di Kamal
Sementara Kepala Dinsos Bangkalan Wibagio Suharta menjelaskan, bahwa rapat kerja tersebut dalam rangka memberikan pembekalan kepada Tim SLRT Bangkalan. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak menggunakan dana dari APBD.
"Rapat kerja tersebut tidak menggunakan dana APBD, tetapi mengunakan insentif teman-teman pribadi," jelasnya saat dikonfirmasi wartawan BANGSAONLINE.com melalui aplikasi WhatsApp, Ahad (28/3).
"Rapat kerja Timkor SLTR ditangani Dinsos Provinsi Jawa Timur, Anggota DPRD Komisi E, serta dari Unibraw terkait rencana aplikasi yang akan dikembangkan," pungkas Wibagio. (uzi/rev)
Baca Juga: Pembina AJB Dipercaya KPK Beri Ulasan Terkait Integritas Pejabat dan Pelayanan Pemkab Bangkalan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News