SUMENEP (BangsaOnline) - Usai melakukan kunjungan kerja (kunker) selama sepekan, anggota dewan bakal disambut demo ratusan warga dari Kecamatan Kalianget, hari ini.
"Sesuai surat izin yang dikeluarkan pihak Polres Sumenep, Jumat (20/02) lalu, kami akan melakukan aksi demo bersama ratusan warga ke kantor DPRD Sumenep," kata korlap Sarkawi.
Baca Juga: Kepala DPUTR Sumenep Yakin Proyek Gedung DPRD Selesai Tepat Waktu
"kami lanjutkan demo ke kantor bupati," tambah dia.
Sarkawi memaparkan, ada empat tuntutan. Pertama, hasil kunker yang telah dilakukan semestinya disampaikan kepada warga Sumenep. Kedua, menyoal realisasi bantuan beras bagi warga miskin (raskin) yang dinilai banyak tidak sesuai dengan juknis. Menurutnya, mestinya pendistribusian raskin diberikan sebanyak 15 kg dengan uang tebusan Rp 1.600 perkilogram, namun di bawah banyak yang dibagi rata. Sehingga tidak mengenal kaya atau miskin.
Ketiga, ketidakjelasan pemerintah daerah terkait penjualan aset negara. Salah satunya penjualan sejumlah bahan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Lenteng, dan juga penjualan sejumlah aset yang berada di salah satu sekolah dasar yang berada di Kecamatan Kalianget.
Baca Juga: DPRD Sumenep Gelar Paripurna Perdana Pembentukan Fraksi-Fraksi
Tuntutan terakhir, soal ketegasan pemerintah daerah terhadap sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bolos hingga bertahun-tahun.
"Ini yang menjadi rujukan kami untuk melakukan aksi. Karena ini tidak bisa dibiarkan. Kami minta pemerintah daerah tegas dalam menyikapinya. Utamanya pemerintah daerah, soal pendistribusian raskin yang tidak sesuai peraturan yang ada," terang aktivis Gerindo.
Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sumenep Moh. Hanafi terkesan cuek saat Harian Bangsa hendak konfirmasi. Sebab, saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak merespon meskipun nada sambungnya terdengar aktif.
Baca Juga: Hari Pertama Masuk Kerja, Ketua DPRD Sumenep Kumpulkan Sekwan, Kabag, dan Staf
Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma menyambut baik rencana demonstrasi. Sebab, demo yang akan dilakukan warga itu, merupakan bagian bentuk keperdulian untuk mengontrol para wakilnya yang berada di gedung parlemen. "Prinsipnya kami senang ada kontrol dari masyarakat. Tapi kami himbau agar demo yang dilakukan benar-benar membawa aspirasi masyarakat, bukan karena ada unsur kepentingan pribadi,” katanya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
