Jelang Akhir Masa Jabatan Huda-Noor, Pemkab Tuban Kembali Raih WTP Ketujuh Kalinya

Jelang Akhir Masa Jabatan Huda-Noor, Pemkab Tuban Kembali Raih WTP Ketujuh Kalinya Opini WTP yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diraih Pemkab Tuban untuk ketujuh kalinya diterima langsung oleh Bupati Tuban H. Fathul Huda dan Ketua DPRD Tuban H. M. Miyadi. (foto: ist)

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Mendekati akhir masa jabatan Bupati Tuban H. Fathul Huda, Pemkab Tuban kembali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (). Pemberian penghargaan tersebut berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Opini yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut menjadi ketujuh kalinya yang diraih Pemkab Tuban dan diterima langsung oleh Bupati Tuban H. Fathul Huda dan Ketua DPRD Tuban H. M. Miyadi.

Baca Juga: R-APBD 2025 Disepakati, Infrastruktur hingga Kesehatan Jadi Fokus Utama DPRD dan Pemkab Tuban

"Kepada seluruh aparatur di lingkup Pemkab Tuban saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras selama ini," ujar Bupati Tuban H. Fathul Huda kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (11/5/2021).

Bupati dua periode ini mengungkapkan, Opini yang diraih tersebut menjadi kado indah di akhir masa jabatannya, sekaligus menjadi bukti sistem administrasi dan akuntansi Pemerintahan Kabupaten Tuban berdasarkan penilaian BPK sudah berjalan dengan baik. Di samping itu, menunjukkan kepatuhan Pemkab Tuban pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Seluruh elemen masyarakat, saya sampaikan terima kasih atas dukungannya dalam upaya mendorong terciptanya Pemerintah Kabupaten Tuban yang bersih dan akuntabel," tutupnya.

Baca Juga: Pemkab Tuban Apresiasi Program CSR Inovatif Si Pandu dan Desi yang Diusung PLN Nusantara Power

Senada, Inspektur Inspektorat Kabupaten Tuban Aguk Waluyo Raharjo mengatakan bahwa raihan Opini menunjukkan bahwa Pemkab Tuban telah menyelenggarakan prinsip akuntansi keuangan dengan baik.

"Opini dari BPK ini juga merupakan predikat paling baik dari hasil audit BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)," tuturnya.

Sementara itu, Plt. Kepala BPPKAD Tuban Joko Priono menambahkan bahwa raihan Opini merupakan hasil kerja sama kolektif dari seluruh aparatur di semua OPD, serta dukungan penuh dari lembaga legislatif selaku mitra Pemerintah Kabupaten Tuban.

Baca Juga: Bawaslu Tuban Hentikan Perkara Penyaluran BPNTD Bertuliskan "Mbangun Deso Noto Kuto"

Mengingat masih dalam kondisi pandemi Covid-19, acara penyerahan LHP BPK diselenggarakan secara singkat dengan memperhatikan protokol kesehatan ketat.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono menyebutkan, pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Opini yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai "kewajaran" penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

"BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD," jelasnya.

Baca Juga: Perketat Pengawasan Pangan Segar, Pemkab Tuban Dapat Penghargaan dari Badan Pangan Nasional

Dirinya berharap, LKPD yang telah diperiksa oleh BPK (LKPD audited), dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh DPRD dan pemerintah daerah, terutama terkait dengan penganggaran.

"Meski memperoleh Opini , kami minta pemerintah daerah tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP," pesannya. (gun/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Bocah di Tuban ini Punya Nama 19 Suku Kata, Orang Tua Kesulitan Urus Akta Lahir':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO