
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan sukses mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 tahun berturut-turut.
Opini ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020, dan diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono kepada Bupati Pasuruan, H. M. Irsyad Yusuf bersama Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan, di Kantor BPK Perwakilan Jatim, Selasa (11/05/2021) lalu.
Atas predikat WTP dari BPK itu, Bupati Irsyad Yusuf mengaku sangat bersyukur. Menurutnya, predikat WTP tersebut tak lepas dari kerja keras seluruh jajaran OPD dan DPRD Pasuruan, serta doa dari masyarakat Kabupaten Pasuruan.
"Alhamdulillah, dan terima kasih kepada para alim ulama, para tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, DPRD Kabupaten Pasuruan, dan keluarga besar Pemkab Pasuruan atas doa restu, dukungan, dan kerja keras serta kerja samanya," ujar Bupati Irsyad usai menerima penghargaan tersebut.
"Hari ini, kami menerima LHP BPK RI Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, 11 Mei 2021, atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020, dan untuk kesekian kalinya Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendapatkan opini WTP. Semoga menjadi motivasi kita semua untuk menjadi lebih baik lagi, dan ikhtiar kita ini tercatat menjadi amal baik kita semua. Amin yaa robbal alamin," ujarnya.
Dalam suasana lebaran hari raya Idul Fitri ini, Bupati Irsyad juga mengucap minal aidin wal faizin, "Mohon maaf lahir dan batin," sambungnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan mengucapkan selamat kepada Pemkab Pasuruan yang berhasil mempertahankan predikat opini WTP dari BPK selama 8 tahun berturut-turut. Ia berharap raihan penghargaan ini semakin memotivasi Pemkab Pasuruan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, sesuai peraturan perundang-undangan.
"udah-mudahan menjadi motivasi bagi seluruh penyelenggara di seluruh OPD untuk semakin profesional dan akuntabel, transparan dalam pengelolaan dan pelaporan," kata Dion, sapaannya, saat dihubungi via telepon.
Dion juga berharap bahwa raihan opini WTP ini bukan hanya formalitas di atas kertas saja. Melainkan harus berdampak pada pembangunan yang dirasakan nyata oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Pasuruan.
"Yang paling akhir, mudah-mudahan dengan WTP ini pada akhirnya akan membawa pembangunan yang nyata dan sesuai harapan masyarakat. Saya juga berharap menjadi evaluasi di DPRD untuk mengevalusasi sekaligus mengawasi dari rekomendasi dan catatan BPK, serta evaluasi untuk pembahasan raperda laporan pertanggung jawaban keuangan Pemkab Pasuruan yang akan dilakukan dalam waktu dekat," pungkasnya. (*/afa/rev)