TUBAN (BangsaOnline) - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tuban dinilai tidak serius menangani para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti pengamen, gelandangan dan pengemis yang terjaring razia oleh petugas gabungan. Terbukti, ketika para PMKS diberikan pembinaan, mereka lebih memilih kabur.
“Saat diberi pembinaan hari pertama itu sangat tertib, namun hari kedua mereka (Pengamen) sudah tidak mau kembali lagi, belakangan diserahkan ke kami lagi oleh Satpol PP karena terjaring razia lagi,” Kata Nur Janah, Kepala Dinas Sosial Tuban (3/3).
Padahal menurutnya, PMKS tersebut telah diberi pembinaan berupa pelatihan keterampilan kerja mandiri, motivasi hingga mengaji dan tata cara sholat yang benar. Namun, mereka lebih memilih kabur dari pada ikut pembinaan.
Baca Juga: Duta Fest Jatim 2024, Bupati Lindra: Tularkan Semangat Gotong-royong pada Masyarakat
“Kita juga memberikan motivasi dan kesadaran buat pengamen agar mereka tidak mengamen lagi, pelatihan kerja agar mencari nafkah yang lebih baik dari itu,” ujar Nur janah.
Ketika disinggung soal pemberian modal usaha bagi PMKS, Nur Janah mengaku tidak ada anggaran untuk itu. Sebab, anggaran yang ada sifatnya untuk pembinaan bukan permodalan
“Tidak ada uang saku setelah selesai pembinaan, apalagi modal usaha, langkah pembinaan itu untuk mental dan pelatihan saja, bahkan pada tahun kemarin (2014.red), bulan oktober anggaran kita sudah habis,” bebernya.
Baca Juga: Program Jatim Puspa Mulai Disosialisasikan di Tuban
Dikonfirmasi terpisah, Nunuk Fauziyah dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) Tuban saat dikonfirmasi mengatakan, kalau pemerintah setempat tidak ada keseriusan dalam menanganai para PMKS. Karena konsep untuk melakukan pemembinan tidak secara matang. Sebab, dalam penanganan PMKS membutuhkan waktu yang lama. Selain merubah pola pikir mereka juga bagaimana para PMKS ini bisa mandiri dan mampu memiliki pekerjaan.
“Ini yang diurusi adalah manusia, kalau ada target 3-6 bulan para PMKS tersebut harus bisa mandiri dan bekerja, berarti itu proyek. Selain itu setelah ada pelatihan, seharusnya ada pendamping yang profesional pada bidang-nya, kalau ditangani sendiri oleh mereka (Dinas.red), saya kok pesimis,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News