Hadiri Rapat Paripurna, Wali Kota Pasuruan Usulkan 4 Raperda ke Dewan

Hadiri Rapat Paripurna, Wali Kota Pasuruan Usulkan 4 Raperda ke Dewan Wali Kota Pasuruan Saofullah Yusuf saat menyampaikan usulan 4 raperda.

KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Wali Saifullah Yusuf () didampingi Wakil Wali Kota (Wawali) Pasuruan Adi Wibowo (Mas Adi) menghadiri Rapat Paripurna I DPRD dalam agenda penyampaian usulan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), di Kantor DPRD , Sabtu (8/8/2021).

Rapat yang dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD H. Ismail itu dihadiri para Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Rudiyanto, jajaran Forkopimda , seluruh anggota fraksi, serta Kepala Perangkat Daerah yang mengikuti secara langsung maupun virtual.

Baca Juga: Harapan Plt Wali Kota Pasuruan saat Buka Kongres Asosiasi PSSI

Adapun empat usulan raperda yang disampaikan oleh , yaitu Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Mengingat bahwa sebelumnya retribusi pelayanan kesehatan dipungut oleh puskesmas dan RSUD dr Soedarsono, maka raperda ini berisi usulan agar beberapa ketentuan terkait retribusi pelayanan kesehatan sepanjang mengenai RSUD perlu dihapuskan. Karena pengelolaan penerimaan dapat dilaksanakan langsung oleh RSUD dr. Soedarsono .

Kedua, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Reperda ini diusulkan karena tarif retribusi perlu dilakukan peninjauan kembali paling lama setiap 3 tahun sekali, sedangkan di baru dilakukan penyesuaian 1 kali selama 10 tahun atau sejak peraturan daerah ini diundangkan. Melalui penyesuaian tarif ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat terkait pemakaman.

Baca Juga: GOW Kota Pasuruan Gelar Seminar Hari Ibu, Plt Adi: Tegaknya Ibu dan Bangsa

Ketiga, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah . Tujuan dari Raperda ini yaitu menjamin terpenuhinya hak dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung. Dengan materi raperda terkait batas waktu hunian dan mengubah ketentuan sanksi administratif.

"Kita memberikan keringanan pada saudara kita yang tinggal di tiga rusunawa dengan membebaskan biaya sewa selama dua bulan tanpa membayar sewa. Semoga ini bisa meringankan dalam situasi pandemi yang sampai saat ini belum redah," ujar .

Keempat, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memerhatikan permasalahan dalam pembangunan, agar Pemkot Pasuruan memiliki gambaran konkret persoalan apa saja yang dihadapi, sehingga dapat meminimalisir hambatan dan mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dalam penyelenggaraan mandat kepemimpinan periode 2021-2026. (ard/par/ian)

Baca Juga: Upacara Hari Ibu ke-96, Ketua GOW Kota Pasuruan Dukung Perempuan Berdaya untuk Indonesia Emas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Heboh, Bayi Diduga Hasil Hubungan Gelap Ditemukan Warga Kota Pasuruan di Saluran Irigasi Sawah':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO