BHS Minta PPKM Dilengkapi Mitigasi Bencana, Usulkan Satgas Covid-19 Diperkuat

BHS Minta PPKM Dilengkapi Mitigasi Bencana, Usulkan Satgas Covid-19 Diperkuat Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS). foto istimewa

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengevaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

Salah satu yang dievaluasi BHS, terkait tidak adanya penerapan mitigasi bencana saat PPKM Darurat pada 3 Juli 2021 lalu. "Mitigasi bencana ini penting karena menjadi dasar pemerintah membuat kebijakan," cetus BHS melalui telepon, Kamis (19/8/2021) malam.

Kata BHS, di dalam mitigasi ada pemetaan masalah yang benar. Mulai dari cara mengatasi hingga kesiapan infrastruktur penanganan Covid-19. Bisa berupa Rumah Sakit (RS) hingga peralatan lainnya, misalnya tabung oksigen dan obat-obatan.

"Buktinya ketika terjadi lonjakan kasus Covid-19, 3 Juli lalu, penerapan PPKM Darurat itu kurang siap. Bahkan perangkat negara kurang siap dalam analisa lonjakan kasus Covid-19. Ini semua karena tidak adanya mitigasi bencana itu," tegasnya.

Dengan adanya sejumlah kegagalan dalam penerapan PPKM Darurat itu, BHS mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkuat tim koordinator penanganan PPKM maupun Satgas Covid-19. BHS mengusulkan sejumlah nama untuk menjadi Koordinator pelaksana PPKM.

Pertama, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Alasannya Prabowo Subianto merupakan menteri yang memang diserahi tanggung jawab untuk mempertahankan negara. Apalagi serangan Covid-19 ini berdampak pada Sumber Daya Manusia (SDM).

"Negara ini diserang Covid-19. Yang paling rentan diserang SDM-nya. Padahal, SDM ini tidak boleh rapuh karena dihancurkan 'peperangan' melawan Covid-19. Negara ini harus kuat dengan SDM yang kuat pula," tegas mantan anggota DPR RI 2014-2019 ini.

BHS juga mengusulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk masuk tim penanganan Covid-19. Sebab BHS menilai Anies Baswedan berhasil menurunkan angka Covid-19 saat PPKM.

BHS menyebut, pada 3 Juli 2021, saat awal PPKM Darurat, angka Covid-19 di DKI Jakarta berjumlah 9.700, Jatim 1.400, Jogjakarta 1.358, Bali 272. Nah pada saat berakhirnya PPKM Darurat, seharusnya angka Covid-19 menurun.

Simak berita selengkapnya ...