MY Bramuda, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi.
BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - PPKM memang belum dicabut. Namun, banyak kegiatan yang dulunya dibatasi kini telah diperbolehkan. Hal ini berpengaruh positif terhadap sektor pariwisata khususnya perhotelan. Di Banyuwangi, kegiatan pariwisata dan hotel perlahan naik.
Menurut MY Bramuda, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi, pihaknya mempunyai aplikasi yang bisa mengontrol dan mengawasi pengelola destinasi terkait kuotanya. Yakni, melalui tiket online yang apabila dikaitkan dengan kuota 25 persen pelaku pariwisata masih cukup relatif mematuhi.
BACA JUGA:
Selanjutnya untuk kunjungan destinasi wisata dalam waktu satu pekan kemarin mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari awalnya 11 ribu pengunjung yang sekarang naik menjadi 14 ribu itu. Jumlah yang masih relatif aman kalau dibandingkan dengan jumlah destinasi wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi di bidang wisata.
Kemudian tingkat hunian hotel, kata Bram - panggilan akrab Bramuda, sepekan kemarin tercatat ada kenaikan sekitar 20 persen dari 4.000-an, sekarang meningkat menjadi 5.000. Artinya ada peningkatan yang signifikan. Destinasi juga naik tetapi tidak meledak.
Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banyuwangi yang dalam beberapa bulan terakhir mengalami kesulitan mendapatkan setoran karena hotel dan restoran tidak beroperasi dan destinasi wisata masih tutup.
Bram menambahkan, penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan sistem ticketing online untuk memantau destinasi pariwisata dan jumlah wisatawan yang masuk, akan diterapkan ke seluruh tempat wisata dan hotel secara bertahap. Kondisi ini akan membantu mengerek ekonomi pelaku pariwisata Banyuwangi.
Director of Sales Aston Banyuwangi Yeti M Mawikere membenarkan, tingkat okupansi hotel mulai pulih. Untuk Hotel Aston yang beralamat di Jalan Brawijaya, Banyuwangi, sendiri okupansinya mencapai 50 persen di bulan September ini.
"Jika dibandingkan saat penerapan level PPKM 4 di Pulau Jawa dan Bali ada kenaikan 30 persen. Karena saat itu tingkat okupansi kita kurang lebih 20 persen," kata Yeti, Kamis (24/9/2021).
Menurutnya, kenaikan okupansi itu dipengaruhi dampak positif turunnya level PPKM di Pulau Jawa dan Bali, sehingga ada kelonggaran kebijakan untuk bisnis perhotelan dan restoran meskipun terbatas. Para tamu yang menginap pun mayoritas berasal dari kota-kota besar di Pulau Jawa, seperti Surabaya dan Jakarta.
Yeti menyebutkan jika untuk para tamu yang menginap di Aston Banyuwangi rata-rata untuk keperluan bisnis, bukan wisata. "Kalau untuk keperluan wisata sepertinya masih belum. Yang saya perhatikan untuk hotel saya sendiri (Aston Banyuwangi), rata-rata mereka (tamu) ada kunjungan kerja atau keperluan bisnis," ujarnya.
"Saya berharap lebih fleksibel dan tidak terlalu rumit. Calon penumpang transportasi udara cukup tunjukkan kartu vaksin tanpa tes PCR. Mungkin tingkat okupansi hotel bisa normal kembali," harapnya. (guh/ian)
