DPRD Jatim Pesimis Indonesia Swasembada Pangan

SURABAYA (BangsaOnline) - Upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan dalam kurun waktu 3 tahun kedepan disikapi pesimis oleh anggota DPRD Jawa Timur, Mochammad Zainul Lutfi. Ia menganggap pemerintah terkesan terburu-buru tanpa membuat konsep yang jelas dan terarah.

Anggota Komisi B DPRD Jatim itu mengatakan, pihaknya menilai janji pemerintah untuk swasembada pangan dalam waktu dekat hanyalah omong kosong dan sekedar retorika politik. Buktinya, saat ini harga beras melambung tinggi. Dampaknya pemerintah sudah tidak lagi dapat mensejahterakan masyarakat akibat mahalnya bahan pokok. Padahal Indonesia memiliki jutaan hektar lahan pertanian.

Menurut politisi asal PAN Jatim tersebut, menjadikan Indonesia swasembada pangan tak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Pemerintah harus membuat langkah-langkah tahapan.

"Kalau dulu era Presiden Soeharto, ada namanya repelita. Tahun pertama konsepnya apa, tahun kedua apa. Planningnya harus jelas, tidak hanya angan-angan saja," kritik Ketua BM PAN Jatim itu, Selasa (17/3).

Politisi yang akrab disapa Lutfi berharap pertama pemerintah harus memperluas lahan pertanian. Mengingat saat ini lahan pertanian bukannya bertambah, tetapi justru terus menyusut karena digunakan untuk membangun pabrik industri, perumahan, atau tempat komersil. Untuk itu pemerintah harus membuat aturan untuk memperketat pemakaian lahan pertanian untuk komersil.

"Jika lahan pertanian semakin menyempit, petani bercocok tanam kemana lagi. Akibatnya produksi menurun. Padahal Indonesia merupakan negara agraris, tapi lahan banyak digunakan untuk tempat komersil," tandas Sekretaris DPD PAN Sidoarjo tersebut.

Disisi lain, selama ini pemerintah tidak pernah memikirkan petani yang gagal panen (puso) akibat kekeringan atau banjir. Hal inilah yang harus diantisipasi kedepannya agar tidak terulang kembali.

"Pemerintah harusnya dapat menambah waduk. Jika kekeringan air waduk bisa untuk mengairi. Sebaliknya jika hujan, bisa ditampung dalam waduk," imbuhnya.

Kondisi tersebut diperparah lagi dengan kebijakkan pemerintah mulai mengurangi impor beras. Pemerintah tidak melihat realita di lapangan, apakah stok beras masih mencukupi, atau tidak. Impor beras dapat dikurangi atau distop, jika swasembada pangan benar-benar terwujud.

Persoalan lainnya adalah ketersediaan pupuk subsidi.Selama ini pupuk subsidi masih menjadi sasaran para mafia yang digunakan untuk bisnis. Padahal pupuk subsidi digunakan petani yang tidak mampu membeli pupuk non subsidi.

"Pemerintah harus membuat skema dan membangun sistem dulu.Baru disosialisasikan. Pemerintah ini tidak hanya kerja setahun atau dua tahun saja.Jangan hanya pencitraan saja.Maka untuk mensejahterakan masyarakat dan petani perlu skema jangka panjang," tegasnya.

Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Polsek Karangjati Ngawi Gelar Methil Bareng Petani

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News