Sulaiman, Warga Desa Buluh, Kecamatan Socah, Bangkalan yang pekerjaannya sehari-hari hanya menyabit rumput untuk pakan ternak. Sementara istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. foto: FAUZI/ BANGSAONLINE
Mengacu pada definisi Bank Dunia dan PBB, kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. Yakni memiliki pengeluaran per kapita per hari di bawah US $ 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ini dihitung oleh Bank Dunia dengan membandingkan harga komoditas antar negara.
Adapun untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim, terutama pada lima kabupaten percontohan tersebut, Pemprov Jatim memfokuskan pada tiga strategi program. Yakni menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.
“Upaya ini melibatkan berbagai OPD lintas sektor yang ada di Pemprov Jatim. Hal ini tentunya membutuhkan konvergensi pendanaan baik dari pusat, APBD provinsi, APBD kab/kota serta CSR,” katanya, Selasa (28/9) lalu.
Tidak hanya itu, untuk program di Tahun Anggaran 2022, Pemprov Jatim juga mengusulkan program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim. Yakni melalui program elektrifikasi, program Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu), program Bansos Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (Kube), serta Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa).
Pemprov Jatim sendiri telah memiliki best practice program yang selama ini telah berjalan. Seperti PKH-Plus dengan sasaran masyarakat Jatim berusia 70 tahun atau lebih dalam program PKH. Nilai bantuannya sebesar Rp. 2 juta per orang/tahun dan diberikan bertahap masing-masing tahap Rp. 500 ribu. (uzi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
