Sulaiman, Warga Desa Buluh, Kecamatan Socah, Bangkalan yang pekerjaannya sehari-hari hanya menyabit rumput untuk pakan ternak. Sementara istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. foto: FAUZI/ BANGSAONLINE
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Sebanyak 5 kabupaten di Jawa Timur menjadi percontohan atau pilot project program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Yakni Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro, dan Lamongan.
Pemilihan lima kabupaten yang masuk dalam program nasional tersebut disampaikan Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam Rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem secara virtual bersama dengan gubernur dan bupati/wali kota dari 7 provinsi yang menjadi percontohan atau pilot project, Selasa (28/9) lalu.
Dari Jatim, rakor itu diikuti Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, serta Kepala Bapperda dari lima kabupaten di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Diketahui, angka kemiskinan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021 sebagaimana disampaikan Kepala Dinsos Bangkalan saat rapat dengan Banggar DPRD pada 1 September 2021, mencapai 501.714 jiwa. Namun, tidak disebutkan secara rinci berapa angka kemisnan ekstrem di Kabupatan Bangkalan.
Sementara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kemiskinan ekstrem Jatim tahun 2021 mencapai angka 4,4% atau setara 1.746.990 jiwa. Jumlah ini 38,20% dari jumlah penduduk miskin Jatim.
Berdasarkan data Susenas Maret 2020 dan Maret 2021, persentase penduduk miskin ekstrem Jatim pada tahun 2020 sebesar 4,5%, kemudian di tahun 2021 sebesar 4,4%. Persentase penduduk miskin Jatim pada tahun 2020 sebesar 11,09%, kemudian di tahun 2021 sebesar 11,40%.
Mengacu pada definisi Bank Dunia dan PBB, kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. Yakni memiliki pengeluaran per kapita per hari di bawah US $ 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ini dihitung oleh Bank Dunia dengan membandingkan harga komoditas antar negara.
Adapun untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim, terutama pada lima kabupaten percontohan tersebut, Pemprov Jatim memfokuskan pada tiga strategi program. Yakni menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.
“Upaya ini melibatkan berbagai OPD lintas sektor yang ada di Pemprov Jatim. Hal ini tentunya membutuhkan konvergensi pendanaan baik dari pusat, APBD provinsi, APBD kab/kota serta CSR,” katanya, Selasa (28/9) lalu.
Tidak hanya itu, untuk program di Tahun Anggaran 2022, Pemprov Jatim juga mengusulkan program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim. Yakni melalui program elektrifikasi, program Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu), program Bansos Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (Kube), serta Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa).
Pemprov Jatim sendiri telah memiliki best practice program yang selama ini telah berjalan. Seperti PKH-Plus dengan sasaran masyarakat Jatim berusia 70 tahun atau lebih dalam program PKH. Nilai bantuannya sebesar Rp. 2 juta per orang/tahun dan diberikan bertahap masing-masing tahap Rp. 500 ribu. (uzi/rev)
