MOJOKERTO (BangsaOnline) - DPRD Kota Mojokerto membuka kontak pengaduan masyarakat terkait lelang jabatan yang mulai digelar Pemkot setempat tahun ini. Komisi I lembaga ini menyilahkan masyarakat melaporkan via telpon maupun bisa datang secara langsung ke komisi terkait.
"Silahkan masyarakat yang mau melaporkan kecurigaan adanya jual beli jabatan di wilayah Pemerintah Kota Mojokerto. Bisa lewat telpon atau datang ke Komisi I," undang juru bicara Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Deny Novianto, kemarin.
Baca Juga: Dewan Pengupahan Kota Mojokerto Rumuskan Kenaikan UMK 2025
Untuk mendukung keabsahan pelapor, politisi Demokrat ini meminta agar pelapor bersedia menyebutkan nama dan data diri lengkap. Selanjutnya disertai bukti atau saksi atas aduan atau laporan tersebut. "Pelapor sms aduan juga harus bersedia mempertanggungjawabkan atas aduan atau laporannya," tandasnya.
Awal tahun ini, Pemkot Mojokerto melelang secara terbuka dua jabatan kepala Disporabudpar dan kepala Badan KBPP. Lelang itu ditayangkan via website resmi milik pemkot. Hingga penutupan kemarin, sebanyak 34 pejabat eselon III mengajukan diri ikut lelang. Jumlah ini jauh dari target walikota yang mengharapkan seluruh pejabat eselon III yang sudah memenuhi syarat agar mengajukan diri sebagai peserta.
"Yang daftar sampai penutupan 34 orang. Yang memenuhi persyaratan sekitar 54 orang. Jadi ada beberapa yang tidak ikut," papar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto, Endri Agus didampingi Kabag Humas Pemkot Mojokerto, Dodik Heryana.
Baca Juga: Berpihak Pada Kemajuan Daerah, Pj Wali Kota Mojokerto Apresiasi 3 Raperda Inisiatif Dewan
Ia menerangkan ada sejumlah faktor ketidak ikut sertaan sejumlah pejabat itu salah satunya adalah pesimis mengingat minimnya kursi yang diperebutkan.
Peserta ini, selanjutnya akan mengikuti tes yang tidak disebutkan bentuk tesnya di Badan Diklat Propinsi selama tiga hari. Selanjutnya, mereka akan mengikuti tes wawancara di pemkot setempat. Tes ini dilakukan tiga pejabat setempat dan empat dari unsur perguruan tinggi.
"Setelah itu, akan diambil tiga peserta dari masing-masing jabatan yang dilelang dan hasilnya diserahkan pada walikota untuk ditentukan," pungkasnya.
Baca Juga: Kembali Tinjau Lokasi Banjir, Pj Wali Kota Mojokerto Dengarkan Keluhan dan Beri Bantuan
Di Indonesia, lelang jabatan untuk Kota Mojokerto merupakan pertama kali yang melaksanakannya yang sesuai dengan standar hasil rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Terkait memerangi praktik jual beli jabatan, Pemerintah Daerah Kota Mojokerto membuka SMS center khusus lelang jabatan. “Kalau ada praktik-praktik jual beli jabatan cukup sms ke 087856650655 nanti akan kita tindak lanjuti,” kata Kepala Inspektorat Kota Mojokerto Achnan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
