UNICEF Puji Capaian Pendidikan Inklusif di Kota Pasuruan

KOTA PASURUAN - BANGSAONLONE.com - UNICEF, Ditjen Bina Bangda dan Bappenas melakukan monitoring terpadu di Kota Pasuruan sebagai bagian dari Program Kerja Sama RI-UNICEF 2021-2025. Tim monitoring ini disambut langsung Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Gedung Untung Suropati, Kamis (07/10).

“Atas nama Pemerintah Kota Pasuruan sungguh berterima kasih dan mengucapkan selamat datang, kami punya moto “Madinah”, maju ekonominya, indah kotanya, dan harmoni warganya,” ujar Gus Ipul dalam sambutannya.

Gus Ipul juga memaparkan program-program berkaitan dengan pendidikan inklusif, integrasi perlindungan anak terpadu yang sudah dilaksanakan di Kota Pasuruan.

“Pendidikan inklusif di Kota Pasuruan mulai dideklarasikan pada bulan November tahun 2017 dan telah diatur melalui Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan sekolah inklusif dan di dalamnya menyatakan setiap kecamatan menyelenggarakan pendidikan inklusif minimal satu dari semua jalur jenjang pendidikan,” papar Gus Ipul.

Ia juga menyampaikan bahwa pendidikan inklusif di Kota Pasuruan terus mengalami peningkatan.

“Syukur alhamdulillah, sampai dengan ini penyelenggaraan sekolah inklusif di Kota Pasuruan perlu dengan peningkatan baik secara kualitas maupun pelaksanaannya. Jumlah peserta didik 260 anak untuk jenjang SD dan 117 anak untuk jenjang SMP,” paparnya.

“Untuk mendukung kualitas program tersebut Pemerintah Kota Pasuruan sudah mempunyai guru pendamping khusus,” imbuhnya.

Deputy Representative UNICEF Indonesia, Robert Gass mengapresiasi Pemerintah Kota Pasuruan yang terus berkomitmen dalam melaksanakan program-program pendidikan, perlindungan anak, kesehatan maupun sanitasi.

“Kami mengapresiasi komitmen Kota Pasuruan untuk terus melanjutkan program-program pendidikan, perlindungan anak, kesehatan maupun sanitasi, yang telah dilakukan sejak tahun 2017,” kata Robert Gass.

Robert juga mengapresiasi sektor pendidikan inklusif di Kota Pasuruan yang mengalokasikan anggaran untuk seluruh sekolah negeri untuk pelatihan guru, pengadaaan alat edukasi, dan kampanye untuk orang tua yang berkaitan dengan pendidikan inklusif.

“Selain itu, di sektor perlindungan anak, Pemerintah Kota Pasuruan telah mengintegrasikan layanan kesehatan dan dukcapil terpadu dalam mendukung akta kelahiran,” pungkas Robert.

Tim monitoring ini terdiri dari Kemendagri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Sosial.

Tim ini melakukan monitoring di tiga tempat yakni SD Alkautsar, SD Petamanan, dan Puskesmas Bugul Kidul. (ard/ns)