Rizal Ramli Beberkan Modus Pejabat Negara Hindari Pajak

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pandora Papers telah menguak skandal pajak terbesar yang melibatkan pejabat dan pengusaha besar di seluruh dunia. Nama Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun disebut-sebut tercantum di dalamnya.

Menurut begawan ekonomi, Dr. Rizal Ramli, hal itu merupakan kebiasaan orang-orang berkuasa dan orang kaya di seluruh dunia untuk menghidari beban pajak. Di Eropa dan Amerika, pajak sangat tinggi bagi orang-orang kaya.

"Memang jadi kebiasaan oleh orang-orang kaya dan orang-orang berkuasa di seluruh dunia menghindari beban pajak di negaranya sendiri. Mereka cari jalan supaya gak bayar tarif pajak yang begitu tinggi di negaranya. Caranya, mereka buat perusahaan shell (cangkang), perusahaan ecek-ecek lah di negara-negara yang ada aturan beban pajaknya kecil atau nol," kata sahabat dekat Gus Dur ini dalam podcast bertajuk "Rizal Ramli Bongkar Habis Pandora Papers" dikutip dari akun Youtube Waspada TV, Selasa (26/10/2021).

Mantan Anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu menguraikan, dulu Swiss menjadi tempat penggelapan pajak para penguasa dan orang-orang kaya di dunia. Namun, kini sudah tidak bisa lagi.

Akibatnya, orang-orang kaya yang duitnya banyak, dari sumbernya tidak jelas, baik itu hasil korupsi dan lain-lain, membuat perusahaan shell company atau perusahaan tunggangan dengan nama-nama orang lain berlapis-lapis agar pemain utamanya tidak diketahui, di suatu negara yang mempunyai aturan beban pajak sangat kecil. Seperti di Kepulauan Karibia, Panama, dan lain sebagainya, yang memang mencoba menarik uang dari seluruh dunia.

"Tapi ada juga yang kurang canggih, pejabat Indonesia, eh kelihatan namanya. Tujuannya menghindari beban pajak di negaranya," ungkapnya.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu, menghindari pajak bagi seorang pejabat tentu sangat tidak beretika. Karena, masyarakat selalu dikejar-kejar bahkan mendapat hukuman bila tidak membayar pajak. Sementara para pejabatnya justru menghindari wajib pajak.

"Artinya, sebagai pejabat harus kasih contoh jadi warga negara yang benar, dengan membayar pajak kepada negara. Jadi, itu secara etika tidak benar. Selain ini, saya kira pejabat maupun orang kaya Indonesia swasta banyak yang menghindari beban pajak dengan melakukan investasi di Pandora Papers dll," ungkapnya.

Ia menyebutkan, Presiden Joko Widodo punya hak melakukan pemeriksaan kepada pejabat maupun pengusaha yang melanggar etika maupun melanggar hukum yang tidak membayar pajak.

Bahkan, ia yakin Indonesia bisa keluar dari krisis ekonomi dengan cara mengubah sistem yang berlaku.

Menjawab pertanyaan soal kemungkinan maju di Capres 2024, ia menyatakan, tidak menutup segala kemungkinan hal itu bisa terjadi.

"Kalau saya mendapatkan amanah untuk maju dan didukung oleh masyarakat, pasti saya maju, dan saya kepret semua yang gak bener," tandasnya. (mdr/ian)