Urai Persoalan Likuiditas dan Kredit Macet, DPRD Kota Mojokerto Sepakati Bentuk Pansus BPRS

"Namun terkait penyertaan modal BPRS oleh pemerintah di mana uang itu tidak jelas. Diduga ada deposito Rp48 miliar tidak dapat terlayani dengan baik, belum pinjaman ke bank lain. APBD kota sudah terkucur Rp25 miliar sekian, ini harus dipertanggungjawabkan oleh BPRS, " urai Djunaedi.

"Ini jadi persoalan yang macet harus dipertanggungjawabkan dengan baik. DPRD wajib menyikapi sebagai fungsi pengawasan, harus diluruskan fungsi BPRS sesuai perda. Terkait kredit macet itu bukan tugas kita, itu tugas APH," tutur Djunaidi.

Dukungan pembentukan pansus juga disuarakan oleh PAN, fraksi partai berlambang matahari bersinar ini menyatakan sangat setuju terbentuknya pansus, begitu pula dengan fraksi gabungan. Juru bicara (Jubir) Fraksi Gerakan Keadilan Pembangunan (GKP), Agung Sucipto, mengungkapkan bahwa pembentukan pansus BPRS ini adalah proses untuk mengungkap dan menyehatkan BPRS.

"Kami memandang perlu membentuk pansus untuk melihat BPRS. Kami mendukung sepenuhnya dan siap berpartisipasi melaksanakan jalannya pansus tersebut," kata Agung setelah mempelajari dengan seksama masalah BPRS.

Dukungan ini tidak serta merta menjalar ke Fraksi Demokrat. Jubir Demokrat, Nuryono Sugiarjo, menyatakan bahwa soal kredit macet dari debitur dan kreditur itu sedang diperiksa APH, maka capaian outputnya tidak maksimal karena momentumnya sudah terlambat.

"Kami memohon maaf atas kepada temen teman pengusul. Bahwa dalam tubuh BPRS telah ada bergantian struktur. Kami memberikan kesempatan kepada sistem yang ada. Atas dasar itu, kami beranggapan daripada membentuk pansus, bisa dipergunakan secara optimal dapat mencermati struktur yang baru," kata Nuryono.

"Kami mengimbau agar DPRD memaksimalkan agenda yang ada. Seperti KUA-PPAS, pembahasan perda eksekutif, dan legislatif," ucap Nuryono. (yep/mar)