Lagi, Undi 15 Umroh Gratis, Gubernur Khofifah Launching Samsat OPOP Berbasis Pesantren

Dalam penerapannya, Gubernur Khofifah menuturkan, wajib pajak akan mendapatkan SMS bukti pembayaran yang di dalamnya terdapat link E-TBPKP (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran) berbasis _QR Code_ yang dapat dicetak secara mandiri dan sebagai bukti pembayaran yang sah tanpa harus datang ke Kantor Bersama Samsat.

"Inovasi Samsat OPOP sangat selaras dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini, dimana masyarakat cenderung mengurangi untuk mendatangi tempat layanan publik seperti Kantor Bersama Samsat," ujarnya.

Hingga saat ini, di Jawa Timur terdapat lebih dari 6.000 Pondok Pesantren. Gubernur Khofifah pun berharap, Inovasi Samsat OPOP dapat dikembangkan di pondok-pondok pesantren yang tersebar di seluruh Jawa Timur.

"Dengan demikian, keberadaannya dapat memberikan kontribusi dengan meningkatkan pendapatan dari usaha-usaha pondok pesantren yang sudah ada," kata Gubernur Khofifah.

Ketua Umum PP Muslimat itu menyebutkan, selama pandemi Covid-19, Pemprov Jatim juga berkomitmen memberikan insentif pajak kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat wabah virus Covid 19. Kebijakan ini, kata Gubernur Khofifah, dilaksanakan selama tiga bulan, yakni 9 September - 9 Desember 2021. Tujuannya, yakni untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong wajib pajak agar semakin bergairah membayar pajak kendaraan bermotor.

Kebijakan dimaksud, lanjutnya, meliputi pemutihan pajak daerah berupa pembebasan pokok BBNKB tangan ke 2, 3 dan seterusnya, pembebasan denda pembayaran PKB, dan pembebasan denda pembayaran BBNKB. Kemudian, pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dan tiga sebesar 20 % dan kendaraan bermotor roda empat atau lebih sebesar 10 %.

"Hasilnya, kebijakan pemutihan dan pengurangan pokok PKB sampai dengan 29 Oktober 2021, telah dinikmati oleh 3.053.054 obyek pajak/masyarakat Jawa Timur, dengan insentif yang diberikan sebesar Rp 171.270.702.806," urai mantan Menteri Sosial RI tersebut.

Berdasarkan data Bapeda Prov. Jatim, bahwa per 29 Oktober 2021, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga diperuntukkan bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dikelola Bapenda Provinsi Jawa Timur telah tercapai sebesar Rp. 11.638.830.331.007 atau 88,19 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 13.197.429.290.118.

Sementara Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Khofifah. Melalui layanan Samsat OPOP, mampu memberikan motivasi, bantuan, dorongan untuk kebangkitan ponpes-ponpes lainnya di Jatim.

"Saya meminta kepada 76 para pengasuh ponpes lainnya, turut mendukung dan merespon sebaik-baiknya, sehingga ponpes bisa disiplin membayar pajak sekaligus mandiri secara ekonomi," ungkapnya.

Merespon program Gubernur Khofifah untuk membangun kemandirian ekonomi bagi ponpes, Kiai Asep mejelaskan kepada 25 pengasuh ponpes yang hadir di acara Launching Samsat OPOP. Dirinya menyampaikan, apabila ingin mengembangkan ponpes harus memenuhi 4 akses, yakni akses intelektual, akses sosial, akses jaringan dan akses finansial.

"Sejak berdirinya OPOP Jatim, kami berusaha melakukan usaha demi kemandirian pesantren. Kami harus membantu ponpes yang belum memiliki keberdayaan memotivasi ponpes lainnya. Ada pelatihan pertanian, perikanan dan peternakan. Ini yang kita gunakan untuk pesantren dan masjid maupun elemen masyarakat lain agar mendapatkan pelatihan," tegasnya. (*)