Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya.
Ia menuturkan, terdapat lima kabupaten di Jawa Timur yang saat ini menjadi daerah pilot project percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Sejumlah kabupaten itu yakni Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro, dan Lamongan.
Sementara itu, Intervensi yang dilakukan berbasis tiga strategi program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yakni menurunkan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan yang diharapkan capaiannya dapat sesuai target. Khofifah menyebut jika pihaknya telah menyiapkan sejumlah jurus guna mencapai target yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo, bahwa Kemiskinan Ekstrem harus bisa dihilangkan pada akhir 2024.
Fokus program pertama yaitu menurunkan beban pengeluaran, di mana Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Plus kepada 50.000 Lansia, Rp14,4 miliar untuk 4.000 orang pada Program Asistensi Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin sebesar Rp1,35 miliar dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sebesar Rp882 miliar.
Untuk fokus Peningkatan Pendapatan, Pemprov Jatim juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,85 miliar untuk Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Rp1,35 miliar untuk Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Anti Poverty Program sebesar Rp3,9 miliar. Terakhir, untuk peminimalan Wilayah Kantong Kemiskinan yang telah dialokasikan pula Rp2,45 miliar untuk 1.400 Rumah Tangga (RT) melalui program Elektrifikasi bagi masyarakat miskin dan rentan miskin,
Tak hanya itu, Program Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) sebesar Rp30 miliar untuk 2.000 unit rumah. Sedangkan untuk intervensi tahun 2022 akan dihitung kembali mengingat akan ada perluasan ke 25 kabupaten/kota lainnya.
“InsyaAllah, saya optimistis jika seluruh program dan intervensi tersebut berjalan masif dan lancar maka angka kemiskinan ekstrem di Jatim dapat turun signifikan. Tentunya hal ini juga mendorong semakin meningkatnya indeks pembangunan ekonomi inklusif di Jatim,” kata Khofifah. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
