Pemkot Kediri Belum Ikutkan Pegawainya Dalam BPJS Ketenagakerjaan

KEDIRI (BangsaOnline) - Sekitar 110 ribu atau 80 persen Tenaga Kerja di Kota Kediri belum tercover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenaga Kerjaan. Hal ini terungkap setelah Komisi C DPRD Kota Kediri mengelar rapat dengar pendapat bersama BPJS Kediri

Sesuai data dari BPJS ketenaga kerjaan dari sekitar 138 ribu pekerja hanya 21 ribu yang sudah tercover BPJS ketenaga kerjaan. Menurut Kepala BPJS Kota Kediri Wahyudi Purwanto, masih banyak pekerja yang tersebar di 280 perusahaan di kota kediri yang belum tercover.

Baca Juga: Kota Kediri Jadi Tuan Rumah Gebyar Hateri Ke-39, Pj Zanariah Buka Rakor Persiapan

“Untuk itu kami akan menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Kediri agar semua pekerja di kota kediri tercover BPJS ketenaga kerjaan,” kata Wahyudi

Menaggapi hal itu Kepala Dinsosnaker Kota Kediri Dewi Sartika mengaku pihaknya akan terus melakukan sosialisi ke beberapa perusahaan yang belum memasukkan karyawannya ke BPJS ketenagakerjaan.

“Dengan kondisi yang seperti ini kami akan melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan yang belum memasukkan karyawannya ke BPJS agar segera mendaftarakan tenaga kerjanya,” kata Dewi Sartika

Sementara Anggota Komisi C DPRD Kota Kediri Retno Ningrum mengatakan dengan masih banyaknya pekerja yang belum masuk BPJS ketenagakerjaan, meminta agar pihak BPJS ketenaga kerjaan untuk lebih aktif agar para pekerja bisa tercover keseluruhan. “Melihat masih banyaknya tenaga kerja yang belum tercaver, saya berharap agar BPJS lebih berperan aktif untuk melakukan sosialisasi, sehingga para pekerja di Kota Kediri bisa tercover semua,” tandasnya

Sementara itu, disisi lain hingga saat ini Pemerintah Kota Kediri juga belum menganggarkan perlindungan para PNS maupun tenaga honorernya menjadi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.

Wakil Kepala BPJS ketenaga kerjaan Kota Kediri Sulistyo mengatakan sesuai hasil koordinasi dengan Pemkot Kediri tahun ini belum menganggarkan untuk PNS masuk BPJS ketenaga kerjaan. “Namun Menurut pihak pemkot akan segra menganggarkan, maksimal PAK bulan agustus baru bisa menganggarkan,” kata Sulistyo

Keetua komisi C DPRD kota kediri Reza Darmawan berharap, Pemkot Kediri segera mengalokasikan anggaran untuk jaminan BPJS ketenaga kerjaan. “Bukan hanya karyawan status PNS melainkan juga tenaga honorer maupun tenaga kontrak, mereka sangat membutuhkan,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News