Bupati, DPRD, Wagub, dan Wakil Ketua MPR Kompak Percepat Penuntasan Infrastruktur Kali Lamong

"Sama halnya dengan penanganan Kali Lamong, harus ada pakem terget anggaran setiap tahunnya, sehingga bisa ditargetkan kapan penanganan Kali Lamong tuntas," cetusnya.

Dalam acara itu, baik bupati, ketua DPRD, maupun wakil ketua MPR RI dan wagub sepakat permasalahan infrastruktur jalan, pendidikan, dan Kali Lamong harus tuntas.

Sebab, kata bupati, perbaikan infrastruktur tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, karena ada yang terikat dengan kewenangan pemerintah pusat.

"Saya contohkan penanganan Kali Lamong. Untuk pembebasan lahan yang diproyeksikan menelan Rp 800 miliar, kita bisa anggarkan tiap tahun 200 miliar, sehingga 4 tahun anggaran tuntas. Tapi apakah di pemerintah pusat, PUPR, melalui BBWS ada anggaran untuk mengimbangi?," paparnya.

"Untuk itu, saya minta bantuan Pak Jazil, Wakil Ketua MPR RI, dan Pak Wagub untuk membantu dalam memperjuangkan anggaran untuk Kali Lamong," sambungnya.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Gresik selama ini sudah berbuat untuk menangani Kali Lamong. Pemkab Gresik sudah membebaskan 20 bidang untuk keperluan penanggulan di tahun 2021.

“Kami juga telah melakukan pengerukan melalui DPUTR, dan menggandeng perusahaan melalui CSR untuk perbaikan seperti pengerukan kali avour di Kecamatan Driyorejo," katanya.

Pernyataan Fandi Akhmad Yani itu diamini Ketua DPRD Abdul Qodir. Pihaknya, juga siap mengalokasikan anggaran besar untuk pembebasan lahan untuk penanggulan Kali Lamong.

"Tapi, semua juga ada keterkaitan dengan pusat, BBWS. Apa ada anggaran untuk mengimbangi. Kalau kita anggarkan besar kemudian tak diimbangi dana besar dari BBWS untuk penanggulan, maka anggarannya eman. Sementara kebutuhan belanja untuk sektor lain masih banyak yang membutuhkan," jelasnya.

Begitu juga dengan perbaikan JPD, DPRD siap mengalokasikan anggaran. Namun, ia meminta ada pemetaan dalam perbaikan jalan tersebut.

"Saya contohkan di pemerintahan Bupati KH Robbach Ma'sum (almarhum). Ketika itu, ada prioritas perbaikan jalan yang memiliki mobilitas tinggi. Sehingga, anggaran benar-benar tetap sasaran," terangnya.

Begitu juga untuk sarana pendidikan. "Harus ada penataan ulang untuk perbaikan, sekolah mana rusak ringan dan berat," cetusnya.

Ia berharap, ke depan dialog seperti ini bisa digelar kembali, namun membahas program lain, yaitu penanganan kemiskinan dan pengangguran.

Sedangkan Jazilul Fawaid mengaku siap memperjuangkan anggaran di pemerintah pusat untuk perbaikan infrastruktur di Kabupaten Gresik tersebut. Namun, perjuangan itu baru bisa maksimal setelah pandemi Covid-19 berakhir. Sebab, anggaran di pemerintah pusat saat ini masih difokuskan untuk penanganan Covid-19.

"Jadi, anggaran pusat saat ini jadi rebutan. Makanya, saya mengajak Pak Wakil Gubernur, Pak Bupati, dan Ketua DPRD untuk sama-sama lobi ke pemerintah pusat. Saya siap membantu lobikan anggaran agar Kali Lamong tak meluap, jalan menjadi baik, begitu juga sarana pendidikan. Bukan hanya Kali Lamong. Pendidikan juga penting untuk mencetak SDM-SDM handal," pungkas politikus PKB asal dapil X (Gresik dan Lamongan) ini.

Dialog terbatas tersebut juga dihadiri ratusan undangan, baik online maupun offline. Di antaranya, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Gresik, camat, asosiasi kepala desa (AKD), BPD, perusahaan, BUMD, tokoh masyarakat, TNI, Polri, hingga wartawan baik yang tergabung di KWG, PWI, maupun insan pers lain. (hud)