Ketua KWG, M. Syuhud Almanfaluty saat memberikan sambutan Dialog Terbatas Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Tengah Pandemi. Foto: Ist.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Dialog Terbatas dengan tema "Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Tengah Pandemi: Peran Legislatif Dalam Pemulihan Ekonomi Lokal di Kabupaten Gresik" yang digelar di Hotel Aston Inn, GKB, Kecamatan Manyar, Sabtu (20/11), berlangsung menarik.
Acara yang diinisiasi Komunitas Wartawan Gresik (KWG) kerja sama dengan DPRD Gresik itu mengangkat isu percepatan infrastruktur jalan poros desa (JPD), pendidikan, dan Kali Lamong.
BACA JUGA:
Ada sejumlah narasumber yang dihadirkan secara online maupun offline. Untuk yang hadir online, ada Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir, Wakil Ketua DPRD Mujid Riduan, Ahmad Nurhamim, dan Nur Saidah.
Sementara narasumber yang hadir offline yaitu, Wakil MPR RI Jazilul Fawaid, dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.
Dalam dialog tersebut, para narasumber sepakat mempercepat penuntasan infrastruktur jalan poros desa (JPD), sarana pendidikan, dan Kali Lamong.
Khusus jalan poros desa dan sarana pendidikan, akan dilakukan perbaikan secara bertahap memprioritaskan yang mengalami kerusakan berat.
Sementara untuk Kali Lamong, saat ini fokus pembebasaan lahan sepanjang 62 kilometer dengan luas 282 hektare untuk keperluan normalisasi. Eksekutif dan legislatif telah siap mengalokasikan anggaran untuk keperluan tersebut.
Sementara Wagub Jatim dan Wakil Ketua MPR RI juga siap melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk pananggulan dan normalisasi yang diestimasikan menelan anggaran APBN hingga Rp 1,1 triliun lebih.
Dalam dialog tersebut, ada sejumlah audiens yang diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengungkapkan kondisi infrastruktur di wilayah mereka.
Misalnya, Kepala Desa (Kades) Gredek Kecamatan Duduksampeyan, Muhammad Bahrul Ghofar. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 hanya 20 ruas JPD dengan panjang 75 km yang dialokasikan anggaran untuk perbaikan, dari 228 ruas se-Kabupaten Gresik.
"JPD saat ini kondisinya memprihatinkan. Banyak yang rusak. Untuk itu, pemerintah harus lakukan langkah konkret untuk perbaikan dengan mendahulukan yang mengalami kerusakan parah," kata Ghofar.
"Kalau tahun 2022 mampunya 20 ruas misalnya, harus tuntas. Jangan sampai anggaran perbaikan jalan itu diecer kecil-kecil sehingga hasilnya tak maksimal. Dampaknya, jalan cepat rusak," pintanya.
Sementara Siswadi, Kades Dapet, Kecamatan Balongpangang mengapresiasi langkah Bupati Gresik yang getol melakukan normalisasi Kali Lamong dengan pengerukan. Baik dengan dana APBD maupun menggandeng perusahaan lewat dana corporate social responsibilty (CSR).
"Saya ucapkan terima kasih Pak Bupati atas aksi nyata dalam normalisasi Kali Lamong dan anak Kali Lamong untuk mencegah banjir," ucap Siswadi.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPRD Gresik, Asroin Widiana menyoroti anjloknya alokasi anggaran untuk penanganan JPD dan Kali Lamong pada tahun 2022. Ia mengungkapkan, pada tahun anggaran sebelum Covid-19, plotting anggaran untuk DPUPR bisa mencapai di atas Rp 750 miliar. Namun, di tahun 2022 diproyeksikan hanya Rp 227 miliar.
"Itu pun dibagi untuk tiga bidang, Bina Marga, SDA, dan Cipta Karya. Jadi masih jauh dari harapan," ungkapnya.
Idealnya, menurut Asroin, ada plotting anggaran yang pakem untuk penanganan perbaikan jalan. Misalnya Rp 200 atau 300 miliar per tahun. Sehingga satu periode kepemimpinan bupati bisa tuntas.
"Sama halnya dengan penanganan Kali Lamong, harus ada pakem terget anggaran setiap tahunnya, sehingga bisa ditargetkan kapan penanganan Kali Lamong tuntas," cetusnya.
Dalam acara itu, baik bupati, ketua DPRD, maupun wakil ketua MPR RI dan wagub sepakat permasalahan infrastruktur jalan, pendidikan, dan Kali Lamong harus tuntas.
Sebab, kata bupati, perbaikan infrastruktur tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, karena ada yang terikat dengan kewenangan pemerintah pusat.
"Saya contohkan penanganan Kali Lamong. Untuk pembebasan lahan yang diproyeksikan menelan Rp 800 miliar, kita bisa anggarkan tiap tahun 200 miliar, sehingga 4 tahun anggaran tuntas. Tapi apakah di pemerintah pusat, PUPR, melalui BBWS ada anggaran untuk mengimbangi?," paparnya.
"Untuk itu, saya minta bantuan Pak Jazil, Wakil Ketua MPR RI, dan Pak Wagub untuk membantu dalam memperjuangkan anggaran untuk Kali Lamong," sambungnya.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Gresik selama ini sudah berbuat untuk menangani Kali Lamong. Pemkab Gresik sudah membebaskan 20 bidang untuk keperluan penanggulan di tahun 2021.
“Kami juga telah melakukan pengerukan melalui DPUTR, dan menggandeng perusahaan melalui CSR untuk perbaikan seperti pengerukan kali avour di Kecamatan Driyorejo," katanya.
Pernyataan Fandi Akhmad Yani itu diamini Ketua DPRD Abdul Qodir. Pihaknya, juga siap mengalokasikan anggaran besar untuk pembebasan lahan untuk penanggulan Kali Lamong.
"Tapi, semua juga ada keterkaitan dengan pusat, BBWS. Apa ada anggaran untuk mengimbangi. Kalau kita anggarkan besar kemudian tak diimbangi dana besar dari BBWS untuk penanggulan, maka anggarannya eman. Sementara kebutuhan belanja untuk sektor lain masih banyak yang membutuhkan," jelasnya.
Begitu juga dengan perbaikan JPD, DPRD siap mengalokasikan anggaran. Namun, ia meminta ada pemetaan dalam perbaikan jalan tersebut.
"Saya contohkan di pemerintahan Bupati KH Robbach Ma'sum (almarhum). Ketika itu, ada prioritas perbaikan jalan yang memiliki mobilitas tinggi. Sehingga, anggaran benar-benar tetap sasaran," terangnya.
Begitu juga untuk sarana pendidikan. "Harus ada penataan ulang untuk perbaikan, sekolah mana rusak ringan dan berat," cetusnya.
Ia berharap, ke depan dialog seperti ini bisa digelar kembali, namun membahas program lain, yaitu penanganan kemiskinan dan pengangguran.
Sedangkan Jazilul Fawaid mengaku siap memperjuangkan anggaran di pemerintah pusat untuk perbaikan infrastruktur di Kabupaten Gresik tersebut. Namun, perjuangan itu baru bisa maksimal setelah pandemi Covid-19 berakhir. Sebab, anggaran di pemerintah pusat saat ini masih difokuskan untuk penanganan Covid-19.
"Jadi, anggaran pusat saat ini jadi rebutan. Makanya, saya mengajak Pak Wakil Gubernur, Pak Bupati, dan Ketua DPRD untuk sama-sama lobi ke pemerintah pusat. Saya siap membantu lobikan anggaran agar Kali Lamong tak meluap, jalan menjadi baik, begitu juga sarana pendidikan. Bukan hanya Kali Lamong. Pendidikan juga penting untuk mencetak SDM-SDM handal," pungkas politikus PKB asal dapil X (Gresik dan Lamongan) ini.
Dialog terbatas tersebut juga dihadiri ratusan undangan, baik online maupun offline. Di antaranya, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Gresik, camat, asosiasi kepala desa (AKD), BPD, perusahaan, BUMD, tokoh masyarakat, TNI, Polri, hingga wartawan baik yang tergabung di KWG, PWI, maupun insan pers lain. (hud)
