Anggota DPR RI H Syafiuddin bersama para peserta Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan foto bersama di Blessing Hill Resort, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Selasa (23/11/2021).
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Anggota DPR RI asal Dapil XI Madura H Syafiuddin menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan bagi generasi milenial asal Madura, di Blessing Hill Resort, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Selasa (23/11/2021).
Syafiuddin memaparkan pentingnya empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai tiang penyangga negara. Mengingat, Indonesia memiliki kemajemukan etnik, 1.340 suku, dengan terdiri dari 16 ribu pulau.
Baca Juga: Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, Halim Iskandar Tekankan Pancasila sebagai Fondasi Utama Pembangunan
"Nilai-nilai empat pilar kebangsaan mampu menyemai kebangsaan bagi generasi bangsa. Selain memupuk nasionalisme dan patriotisme agar generasi milenial terus membangun negeri," jelasnya.
Menurutnya, Pancasila memiliki fungsi yang fundamental sebagai sumber hukum. Sebagai yuridis formal, maka segala peraturan perundang-undangan bersandar pada Pancasila. "Pancasila sebagai falsafah negara, yaitu bagaimana cara hidup bernegara dalam kehidupan masyarakat, Pancasila sebagai rujukan dalam pembangunan karakter bangsa," paparnya.
Sementara UUD 1945 sebagai acuan dalam pembangunan karakter bernegara, karena nilai-nilai luhur tetuang di dalamnya.
Baca Juga: Syafiuddin Minta Menteri PU dan Presiden Prabowo Perhatikan Tangkis Laut di Bangkalan
Sedangkan NKRI, merupakan pengembangan karakter negara melalui sikap demokratis dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).
"Terakhir, Bhineka Tinggal Ika, tidak hanya sebatas semboyan saja. Bahwa, Bhineka Tunggal Ika itu sebagai perekat dan pemersatu suku, agam, ras, serta budaya, di mana tujuannya yaitu persatuan dan kesatuan bangsa dan negara," terangnya.
Selain 4 pilar tersebut, Syafiuddin juga menekankan pentingnya empat pendekatan untuk merawat ketenteraman dan merajut NKRI. Yaitu pendekatan kultural, pendekatan hukum, pendekatan edukatif, serta pendekatan struktural.
Baca Juga: Umroh Pakai Hijab, DPR RI Minta Selebgram Transgender ini Ditangkap
"Pendekatan kultural dapat diimplementasikan dalam budaya keseharian, kearifan lokal Bangsa Indonesia bagi generasi milenial," tuturnya.
Sedangkan pendekatan pendidikan, kata dia, agar masyarakat Indonesia memperoleh hak yang sama untuk menerima pendidikan layak dalam rangka meningkatkan IPM.
Lalu pendekatan hukum, untuk memberikan efek jera sehingga harus ditegakkan. "Sementara pendekatan struktural dalam rangka upaya merekatkan masyarakat, pentingnya para pemangku jabatan seperti eksekutif dalam hal ini bupati, serta legislatif, perlu song osong lombhung atau gotong royong," pungkasnya. (uzi/ian)
Baca Juga: Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dukung Pasangan Fren Pimpin Kota Kediri
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
