Tolak Perpres 104 Tahun 2021, Ribuan Perangkat Desa di Trenggalek Turun ke Jalan Nyatakan Sikap

TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Seluruh kepala desa dan ribuan perangkat desa se-Kabupaten Trenggalek melakukan aksi demonstrasi menolak Peraturan Presiden (Perpres) No. 104 Tahun 2021, Kamis (16/12).

Aksi demostrasi itu diawali dengan longmarch dari Stadion Menak Sopal Trenggalek menuju DPRD dan Pendopo Kabupaten Trenggalek.

Baca Juga: Dijamin Lancar! Atasi Kredit Dibayarkan Tidak Muncul 'No Result Found' saat Pemindahbukuan Coretax

Saat tiba di depan Gedung DPRD, puluhan perwakilan dari perangkat desa menyampaikan aspirasi di hadapan para wakil rakyat.

Puryono, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kabupaten Trenggalek menyampaikan bahwa para kepala desa kompak menolak kebijakan pemerintah pusat berupa Perpres 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

"Dengan ini kami Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Trenggalek menolak pemberlakuan Perpres (104 Tahun 2021) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 28 ayat 8," kata Puryono sembari membacakan tuntutan di Aula Gedung DPRD Trenggalek.

Baca Juga: Data Penyaluran Bansos Tak Lagi Pakai DTKS, Mensos Gus Ipul Jelaskan Tentang DTSEN

Menurutnya, pengalokasian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 40 persen seperti yang tertuang dalam Perpres 104 Tahun 2021 terlalu berlebihan.

Untuk itu, pihaknya menyampaikan lima alasan penolakan Perpres 104 Tahun 2021 yang dituangkan dalam pernyataan sikap.

"Yang pertama, pemerintah desa akan kesulitan mencari obyek KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Alasan kedua, dengan adanya Perpres itu maka perangkat desa terkesan dibenturkan dengan warga desa," ujar Puryono.

Baca Juga: Update! Cek Pakai HP di Sini Daftar Penerima Uang BLT BBM Rp300, Kapan Cair Akhir Februari 2025?

Alasan ketiga, selama ini pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial telah melaksanakan ketahanan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pengalokasian Dana Desa (DD) sebesar 8 persen selama masa pandemi Covid-19 juga dinilai terlalu berlebihan.

"Alasan kelima, implementasi perpres tersebut akan menghalangi pembangunan desa yang sebelumnya sudah direncanakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)," jelasnya.

Selain longmarch dan menyampaikan aspirasi, para demostran ini juga melakukan aksi tanda tangan di atas kain putih sepanjang kurang lebih 4 meter yang dibentangkan di halaman depan Gedung DPRD Trenggalek.

Baca Juga: Anggota DPRD Trenggalek ini Bahas Transparansi APBD dan Serap Aspirasi Warga di Desa Cakul

Usai menyuarakan aspirasinya di Gedung DPRD, ribuan perangkat desa itu kemudian melakukan longmarch menuju Pendopo Kabupaten Trenggalek untuk menyampaikan aspirasi yang sama kepada Bupati Trenggalek Moch. Nur Arifin. (man/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News