Personel TNI AL bejaga di akses yang menghunungan T1 ke T2 Bandara Juanda. foto: tempo
SURABAYA (BangsaOnline) - Penutupan akses cargo di Bandara Juanda oleh TNI AL mulai direaksi Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut menyatakan, akan mengambil langkah konkrit untuk menyelesaikan masalah ini.
"Rencananya, 6 April mendatang, saya akan menghadap wakil presiden. Saya ingin ikut andil dalam menyelesaikan persoalan ini," kata Soekarwo, ditemui usai pelantikan Bupati Lumajang As’at Malik di Gedung Negara Grahadi, Rabu (1/4).
Baca Juga: Resmikan Gedung Sekber PHDI, Pj Gubernur Jatim Ajak Umat Hindu Jaga Kondisivitas Pilkada
Ia minta dilibatkan dalam menangani permasalahan terkait penutupan akses kargo dari terminal 1 (T1) ke terminal 2 (T2) Bandara Internasional Juanda oleh TNI Angkatan Laut.
Menurut Pakde, konflik internal ini membuat layanan masyarakat terganggu. “Jika ada kewajiban Angkasa Pura 1 yang belum diselesaikan, seharusnya hal itu menjadi bahasan kedua pihak," tandas dia.
“Juanda ini bandara internasional lho. Jika dibiarkan akan mempengaruhi imej Jatim. Kepercayaan yang selama ini dibangun akan gugur hanya karena gara-gara penutupan akses kargo secara sepihak,” sambungnya.
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
Apakah sudah ada mitra Pemprov Jatim yang complain terkait penutupan kargo ini? Pakde mengaku pasti ada, cuma tidak berani menyampaikan. “Saya yakin ada, tapi belum disampaikan dan saya belum mendengar,” ujarnya.
Selain itu, dampak lain dari persoalan ini juga terjadi pada perekonomian di Jawa Timur. Dari data yang ada. Pada tahun 2014, terdapat 97 ribu ton barang yang keluar masuk lewat cargo Bnadara Juanda. "Ini kan aktifitas ekonomi yang luar biasa. Masa mau dibiarkan hancur," tandas Pakde lagi.
Pakde Karwo juga mengaku telah berkomunikasi dengan Sekretaris Wapres dan Ajudan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) untuk menggelar pertemuan khusus. Ia berharap bisa dimasukkan dalam timnya wapres agar bisa melakukan langkah-langkah konkrit.
Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud
Jika masuk dalam tim, maka ia akan meminta TNI AL mendahulukan kepentingan dan pelayanan umum dibandingkan yang lain. "Saya sudah menghubungi KSAL hingga Panglima TNI yang intinya justru menyalahkan Angkasa Pura (AP) I," tuturnya.
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu Pangarmatim Laksamana Muda TNI Darwanto SH MAP menegaskan bahwa PT Angkasa Pura I (Persero) tidak meminta izin kepada TNI AL terkait pembukaan akses dari Terminal 1 (T1) ke Terminal 2 (T2) Bandara Juanda Surabaya.
Angkasa Pura (AP) dinilai salah karena pagar (penutup akses dari T1 ke T2) itu dibongkar oleh Angkasa Pura dan dibuat jalan tanpa meminta izin kepada AL.
Baca Juga: Di Rakor GTRA Kanwil BPN Jatim, Adhy Karyono Optimistis Regulasi Baru Jadi Solusi Atasi Mafia Tanah
Menurut Laksamana Muda TNI Darwanto, antara TNI AL dan AP tidak ada perjanjian atau kesepakatan tentang akses T1 ke T2, karena itu pagar yang ada tidak boleh dibongkar, namun bila dibongkar berarti melanggar perjanjian kedua. Akses dari T1 ke T2 itu merupakan wilayah TNI AL karena itu TNI AL menutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
