KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Belum stabilnya harga dan pasokan minyak goreng di berbagai daerah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan distribusi besar-besaran, termasuk ke Kota Pasuruan. Jum’at (4/3) kemarin, Gubernur Khofifah bersama Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo meninjau distribusi minyak goreng ke Pasar Besar Kota Pasuruan.
Masyarakat Kota Pasuruan, utamanya pedagang, terlihat antre mendapatkan minyak goreng curah seharga Rp11.700 per liter dengan membawa fotokopi KTP, jeriken, dan kupon yang telah dibagikan. Setiap orang mendapat jatah 5 sampai dengan 20 liter minyak goreng.
Baca Juga: Khofifah Raih Penghargaan dari Kementerian PPPA di Puncak Peringatan Hari Ibu 2024
"Tadi malam (Kamis, 3/3) saya melepas distribusi 3.500 ton minyak goreng ke 17 kabupaten dan kota se-Jatim. Insya Allah tanggal 9 Maret 2022 datang lagi 4.000 ton sehingga minyak goreng di pasaran terpenuhi," ujar Khofifah sambil berpesan kepada seluruh bupati dan wali kota di Jawa Timur agar terus mengontrol harga.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga meninjau harga bahan pokok lainnya. Seperti daging sapi yang masih stabil, hingga harga bumbu dapur seperti cabai rawit, cabai keriting, dan bawang merah yang mengalami sedikit kenaikan.
Baca Juga: Khofifah: Kasih Ibu Sepanjang Masa, Hormatilah dan Berbaktilah Selagi Ada
Menurut Khofifah, jelang bulan Ramadhan ini, pemerintah berupaya menstabilkan harga komoditas pokok, termasuk minyak goreng. Pemprov Jatim sampai saat ini mengatur distribusi minyak goreng di pasar tradisional.
“27 hari lagi kita memasuki bulan Ramadhan, yang menjadi kebutuhan masyarakat hendaknya seluruh bupati dan wali kota di Jawa Timur untuk sama-sama mengontrol,” ujarnya.
Khofifah juga memberikan perhatian terhadap harga tahu dan tempe, yang saat ini juga mengalami kenaikan disebabkan suplai kedelai dari luar negeri yang berkurang.
Baca Juga: Kunjungi TPQ Indar Parawansa Pasuruan, Khofifah Disambut Hangat oleh Santri dan Warga Sekitar
Ia mengaku sudah berkomunikasi dan menyampaikan usulan ke pemerintah pusat agar suplai kedelai bisa dipenuhi pemerintah. Menurut Khofifah, Pemerintah Pusat harus serius mengganti impor dengan melakukan penanaman kedelai.
“Kalau kedelai untuk Jawa Timur sekitar 85 persen masih impor, sekarang disiapkan food estate di Kalimantan Tengah yang bisa menanam dengan jenis tanaman yang sama sepanjang tahun, maka kami minta ada kontribusi untuk menanam kedelai secara berkelanjutan,” pungkasnya. (par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News