Manuver Cak Imin Tunda Pemilu Gagal, Istana Anggap Bahaya, Warga PKB Menolak, Didemo 'Durian'

JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Manuver politik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A Muhaimin Iskandar gagal. Cak Imin – panggilan Muhaimin Iskandar – yang mengusulkan penundaan pemilu bukan hanya mendapat penolakan, tapi justru mendapat demo yang mengungkit beberapa kasus dia yang diduga terlibat korupsi.

Pihak Istana Presiden bahkan menganggap manuver penundaan pemilu itu hanyalah gosip. “Agak berbahaya jika gosip politik dijadikan kebenaran,” kata Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Maldini dikutip Jawa Pos hari ini, Sabtu (5/3/2022). Karena itu ia minta agar gosip itu tak lagi menyeret nama Jokowi.

Seperti diberitakan, Cak Imin menjadi pengusul pertama penundaan pemilu. Kemudian diikuti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah menyatakan sikap bahwa usul masa jabatan presiden tiga justru menjerumuskan dirinya. Menurut dia, orang yang mengusulkan dirinya menjabat tiga periode itu hanya orang cari muka pada dirinya.

"Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja, sudah saya sampaikan," kata Jokowi dalam video yang beredar luas.

(Presiden Jokowi saat menghadiri Muktamar NU ke-34 di Lampung)

"Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa saya produk pemilihan langsung. Saat itu waktu ada keinginan amandemen, apa jawaban saya? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

"Kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden 3 periode, presiden satu kali 8 tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik tidak usah amendemen," sambungnya.

Mantan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla justru mengingatkan agar hati-hati terhadap wacana penundaan pemilu. Sebab, kata JK – sapaan akrabnya – memperpanjang masa pemilu dari jadwal yang telah ditentukan jelas melanggar konstitusi.

"Kecuali, kalau konstitusinya diubah," kata JK.

Menurut dia, Indonesia mempunyai sejarah panjang tentang konflik. Karena itu, semua pihak harus taat konstitusi.

"Konstitusinya mengamanatkan pemilu lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi, negeri ini akan ribut," kata JK.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto juga menyatakan secara tegas menolak usulan penundaan Pemilu 2024.

Ia mengatakan, PDIP bersikukuh penyelenggaraan pemerintah harus berjalan sesuai konstitusi UUD 1945. Menurut dia, tak ada alasan apa pun yang membenarkan Pemilu 2024 ditunda.

Yang menarik, bukan hanya pihak Istana, JK, dan PDIP yang menolak. Warga PKB sendiri juga menolak usul ketua umunya itu. Penolakan pemilih PKB itu terungkap dari hasil survei Indikator Politik Indonesia.

"Hampir 70 persen pemilih PKB juga tidak setuju dengan klaim Cak Imin," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, dalam webinar MIPI, Sabtu, 5 Maret 2022.

Tingkat keinginan agar Pemilu 2024 digelar juga lebih tinggi pada warga Muhammadiyah. Menurut hasil survei, sebanyak 80,7 persen ingin Pemilu tetap dilaksanakan.

Tak cuma simpatisan PKB, Burhan mengatakan penolakan terhadap usul penundaan Pemilu juga datang dari simpatisan PAN dan Partai Golkar. Untuk Golkar sebanyak 57 persen minta Pemilu 2024 tetap digelar dan untuk PAN hanya 13 persen yang setuju Pemilu 2024 ditunda.

"Jadi isu penundaan pemilu ini tidak populer, bahkan di kalangan partai pendukungnya," kata Burhan dikutip Tempo.co.

(Muhaimin Iskandar. Foto: bangsaonline.com)

Yang menarik, manuver Cak Imin tidak hanya menuai penolakan. Tapi juga demo yang mengungkit kasus korupsi yang diduga melibatkan politikus yang kini duduk sebagai wakil ketua DPR RI itu. Demo itu diantaranya dilakukan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (AMSAK). Mereka menggelar demo di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Jakarta, Rabu (2/3/2022). Mereka memakai topeng wajah Cak Imin.

Massa mendesak KPK mengusut kasus skandal 'kardus durian' yang menyeret nama Cak Imin.

Seperti diberitakan, skandal 'kardus durian' ini terungkap dalam sidang kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang kini sudah berubah nama.

Pada persidangan itu, Dirjen Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Jamaluddien Malik menyebut Muhaimin menerima Rp 400 juta. Uang yang berasal dari pemotongan anggaran di direktorat itu pada 2013 lalu disimpan di dalam sebuah kardus durian.

Nama Cak Imin juga pernah disebut dalam kasus suap proyek infrastruktur Kementerian PUPR di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016.

Dalam kasus ini, Musa Zainudin yang pernah duduk di kursi pesakitan menyebut pernah memberikan uang sebesar Rp6 miliar dari Rp7 miliar yang diterimanya sebagai fee proyek kepada Cak Imin. Hanya saja, uang tersebut diberikan tidak secara langsung melainkan melalui Jazilul Fawaid yang saat itu menjadi Sekretaris Fraksi PKB.

Dalam wawancara dengan Tempo, Musa Zainuddin juga menyebut keterlibatan Helmy Faishal Zaini yang saat itu menjabat ketua Fraksi PKB.

Yang juga menarik, di tengah Cak Imin mengusulkan agar pemilu ditunda, dia justru gencar menyosialisasikan diri sebagai capres.

"Kita punya modal (hampir) 10 persen PKB hasil Pileg 2019. Modal 10 persen ini ditambah kalau PAC, ranting, DPC, DPW kerja selama 2 tahun ini, kita yakin punya elektoral yang tinggi dan akan punya modal yang tinggi. Dan nanti bisa mengajak partai berkoalisi," ujar Cak Imin usai meresmikan Kantor Maju Bersama Gus Muhaimin Presiden 2024 seperti dilansir detikJatim, Kamis (3/3).

Cak Imin yang kini mempopulerkan dirinya sebagai Gus Muhaimin itu belakangan gencar menggerakkan DPC PKB di Jawa Timur untuk deklarasi dukungan sebagai capres. Dalam berita-berita deklarasi Cak Imin sebagai Capres yang dilansir BANGSAONLINE.com, tercatat di antaranya di kawasan Madura, Surabaya, tapal kuda, dan mataraman. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News