Massa menggelar demo di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta. Mereka mendesak KPK mengusut skandal 'kardus durian' yang menyeret nama Muhaimin Iskandar. Foto: Wardhany Tsa Tsia-VOI
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Manuver politik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A Muhaimin Iskandar gagal. Cak Imin – panggilan Muhaimin Iskandar – yang mengusulkan penundaan pemilu bukan hanya mendapat penolakan, tapi justru mendapat demo yang mengungkit beberapa kasus dia yang diduga terlibat korupsi.
Pihak Istana Presiden bahkan menganggap manuver penundaan pemilu itu hanyalah gosip. “Agak berbahaya jika gosip politik dijadikan kebenaran,” kata Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Maldini dikutip Jawa Pos hari ini, Sabtu (5/3/2022). Karena itu ia minta agar gosip itu tak lagi menyeret nama Jokowi.
Seperti diberitakan, Cak Imin menjadi pengusul pertama penundaan pemilu. Kemudian diikuti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah menyatakan sikap bahwa usul masa jabatan presiden tiga justru menjerumuskan dirinya. Menurut dia, orang yang mengusulkan dirinya menjabat tiga periode itu hanya orang cari muka pada dirinya.
"Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja, sudah saya sampaikan," kata Jokowi dalam video yang beredar luas.
(Presiden Jokowi saat menghadiri Muktamar NU ke-34 di Lampung)
"Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa saya produk pemilihan langsung. Saat itu waktu ada keinginan amandemen, apa jawaban saya? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).
"Kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden 3 periode, presiden satu kali 8 tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik tidak usah amendemen," sambungnya.
Mantan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla justru mengingatkan agar hati-hati terhadap wacana penundaan pemilu. Sebab, kata JK – sapaan akrabnya – memperpanjang masa pemilu dari jadwal yang telah ditentukan jelas melanggar konstitusi.
"Kecuali, kalau konstitusinya diubah," kata JK.
Menurut dia, Indonesia mempunyai sejarah panjang tentang konflik. Karena itu, semua pihak harus taat konstitusi.
"Konstitusinya mengamanatkan pemilu lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi, negeri ini akan ribut," kata JK.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto juga menyatakan secara tegas menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
Ia mengatakan, PDIP bersikukuh penyelenggaraan pemerintah harus berjalan sesuai konstitusi UUD 1945. Menurut dia, tak ada alasan apa pun yang membenarkan Pemilu 2024 ditunda.
Yang menarik, bukan hanya pihak Istana, JK, dan PDIP yang menolak. Warga PKB sendiri juga menolak usul ketua umunya itu. Penolakan pemilih PKB itu terungkap dari hasil survei Indikator Politik Indonesia.
