
PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Ratusan massa pendukung salah satu Calon Kepala Desa (Cakades) Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo melakukan aksi demo di depan kantor kecamatan setempat, Senin (21/3/22).
Para pendukung dari Cakades Nanik Sri Wahyuningsih ini menuntut Panitia Pilkades Pajurangan melakukan hitung ulang suara hasil pencoblosan.
Mereka menuding ada kecurangan secara sistematis yang dilakukan oleh para panitia penyelenggara pilkades.
Aksi ini merupakan aksi lanjutan, karena sebelumnya para pendukung Nanik Sri Wahyuningsih juga menggelar aksi serupa ke Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Probolinggo.
Dalam demo kali ini, mereka mendatangi kantor kecamatan menggunakan puluhan sepeda motor dan pikap sambil membentangkan spanduk berisi penolakan hasil pilkades serentak yang digelar 17 Februari lalu.
"Kami menuntut agar penghitungan ulang dilakukan panlih (panitia pemilihan). Ini harus dilakukan kembali, karena penghitungan lalu sarat ada kejanggalan dan kecurangan secara sistematis yang diduga dilakukan panlih dan penyelenggara," ujar Eko Wahyudi, koordinator aksi kepada wartawan.
Tidak hanya itu, Eko juga menduga ada sejumlah pelanggaran secara terbuka yang dilakukan panlih di tingkat desa.
"Kami tidak terima dengan hasil pilkades lalu. Kalau (kades terpilih) dilantik, itu cacat hukum dan kami tidak mengakuinya. Semua pelanggaran sudah kita sampaikan kepada pemkab," terangnya.
Pihaknya menuntut agar pemkab secara terbuka memberikan ruang yang sama kepada calon lain. "Kalau tetap tidak diindahkan, kita akan demo susulan. Soal PTUN, itu soal nanti," imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), M. Idris, mengatakan jika pemkab tetap tidak akan menggelar penghitungan ulang terhadap hasil Pilkades Pajurangan.
"Keputusan sudah ditetapkan. Kami tidak akan melakukan penghitungan ulang," tegas Idris kepada sejumlah media.
Di lokasi demo, massa sempat membuat sedikit kericuhan. Mereka melakukan aksi blokade atau penutupan Jalan Pantura di depan kantor kecamatan setempat. Namun, aksi tersebut bisa dihalau pihak kepolisian. (ndi/rev)