Pra-Muktamar di Lombok, PWNU NTT: Ahwa Sudah Ditolak di Munas-Konbes!

LOMBOK (BANGSAONLINE.com) - Upaya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mensosialisasikan sistem Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa) sebagai pemilihan Rais Am Syuriah terus mendapat penolakan. Ini tampak dalam acara Pra-Muktamar yang digelar di Pondok Pesantren Al Mansyuriyyah, Bonder, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (9/4/2015). Saat itu tampil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur KH Miftahul Akhyar sebagai narasumber. Ia mengatakan bahwa Ahwa sudah diputuskan Munas-Konbes.

Pernyataan Kiai Miftahul Akhyar itu langsung ditentang Sekretaris PWNU Nusa Tenggara Timur (NTT), Abdullah Ulumando. ”Munas dan Konbes yang mana,” kata Abdullah Ulumando dengan suara lantang. ”Saya ini peserta Munas-Konbes. Tak pernah ada keputusan soal Ahwa,” kata Abdullah Ulumando. Kiai Miftah diam tak menjawab.

Abdullah Ulumando memang peserta aktif dalam Munas-Konbes. Kebetulan ia masuk dalam komisi organisasi bersama Ketua PWNU NTT KH Jamaluddin Ahmad, dan Wakil Ketua PWNU NTT Ir Jalaluddin Betan. “Saya ini masuk komisi organisasi dalam Konbes. Saat itu tak ada keputusan soal Ahwa karena semua PWNU menolak,” tegas Abdullah Ulumando usai acara Pra-Muktamar di Lombok kepada BANGSAONLINE.com tadi malam (9/4).

Abdullah Ulumando mengaku sangat kecewa dengan sikap PBNU yang terkesan mau memaksakan Ahwa. Ia juga heran kenapa PBNU masih mensosialisasikan Ahwa. Padahal mayoritas PWNU sudah menolak Ahwa dalam Munas dan Konbes. Menurut dia, seharusnya sudah tak ada pembahasan lagi soal Ahwa.

”Munas dan Konbes kan sudah jelas. Ahwa ditolak. Kok masih ada Ahwa dalam Pra-Muktamar,” kata Abdullah . ”Ini (NU) organisasi. Jangan dipaksakan begitu saja. Kalau kita paham berorganisasi kita harus melalui mekanisme dan prosedur. Munas-Konbes itu forum tertinggi setelah Muktamar. Kalau sudah ditolak di Munas dan Konbes seharusnya sudah tak ada Ahwa lagi dalam Pra-Muktamar,” tegas Abdullah Ulumando.

Menurut Abdullah Ulumando, bukan hanya Ahwa yang ditolak oleh peserta Munas-Konbes yang terdiri dari PWNU seluruh Indonesia. “Draft PBNU yang mau mengganti PWNU dengan Konsul juga kita tolak,” tegas Abdullah Ulumando. Soal Konsul yang mau mengganti PWNU ini memang menjadi perbincangan hangat di internal NU. ”Konsul itu nanti ditunjuk oleh PBNU. Jadi tak ada pemilihan,” kata Abdullah Ulumando.

Klik Berita Selanjutnya