MPP Bangplaz yang terlihat kosong melompong.
BANGKALAN,BANGSAONELINE.com - Mall Pelayanan Publik (MPP) di Bangkalan Plaza (Bangplaz) tidak berfungsi maksimal. Sebagian besar ruang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak ada petugas yang menjaga, kosong melompong.
Pantauan BANGSAONLINE.com di MPP, Jumat (25/03/2022) hampir semua OPD tidak ada yang bertugas, kecuali Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) dan PDAM.
BACA JUGA:
- Pegawai PUDAM Bangkalan Digerebek Suaminya saat Berduaan dengan PIL di Kamar Hotel
- Bagikan 500 Sertifikat Tanah Warga Bangkalan, Wakil Kepala BPN Minta Kades Bantu Urus Administrasi
- 3 Hari Air PDAM Bangkalan Macet, Ribuan Pelanggan Panik
- Bupati Bangkalan Non-Aktif Divonis 9 Tahun Penjara dan Denda Rp300 Juta
Puluhan ruang OPD lainnya kosong melompong tidak ada petugas apalagi masyarakat yang mengurus dukumen. PAdahal MPP tersebut sudah diresmikan Bupati Bangkalan sejak tanggal 03 September 2020, lalu. MPP diharapkan bisa memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan.
Sementara Kepala Bidang Pengembangan Promosi Penanaman Modal DPMPTS Muhammad Yudistira menjelaskan, kosongnya petugas di bilik OPD sudah lama. Hal ini, karena petugas disetiap OPD belum diberikan kewenangan penuh oleh para pimpinan OPD, terkait rekomendasi teknis belum bisa di proses di MPP. Selain itu, karena sistem OPD dengan Perizinan belum terintegrasi.
"Kalau ada masyarakat yang mengurus dukumen tidak bisa diselesaikan di MPP, masih harus dibawa ke kantor OPD-nya. Bisa dikatakan belum efektif, karena selama ini yang jaga disini sama pimpinan OPDnya belum diberikan kewengan penuh untuk menyatakan rekomendasi teknis langsung di keluarkan oleh mereka, harus di bawa kekantornya lagi," ujar Muhammad Yudistira.
Yudis menambahkan, sistem yang ada di MPP ini belum mempunyai sistem yang terintegrasi antara OPD dengan DPMPTSM. Di bawah pimpinan yang baru Kepala DPMPTSP Rizal Morris sudah dikoordinasikan kembali. Ke depan akan dimaksimalkan, setiap bilik terisi lagi petugansya.
Sementara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dr. Agus Sugianto Zain merespon terkait sistem yang dimaksud pengelolaan jaringan itu adalah penyediaan bandwith (internet) yang terpusat se Kabupaten Bangkalan oleh kominfo agar efisiensi anggaran.
"Kalau soal sistem integrasi (aplikasi) itu urusan internal perizinan kecuali kominfo disiapkan anggaran. Banyak yang belum faham betul dengan urusan IT di pemerintahan. Bukan semuanya jadi tanggungjawab kominfo, menjadi tanggung jawab bersama," tegasnya. (uzi/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
