Debat Sengit, Komisi Rekomendasi Bahas Korupsi, LGBT, Penghapusan Madrasah dari UU Sisdiknas

Debat Sengit, Komisi Rekomendasi Bahas Korupsi, LGBT, Penghapusan Madrasah dari UU Sisdiknas Para pimpinan sidang Komisi Rekomendasi Kongres III Pergunu di Gedung Pascasarjana Insitut KH Abdul Chalim Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto, Sabtu (28/5/2022). Foto: MMA/ BANGSAONLINE.com

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Kongres III Persatuan Guru Nahdlatul Ulama () memasuki hari kedua. Agendanya sidang komisi dan pemilihan Ketua Umum periode 2022 - 2027. 

Pantauan BANGSAONLINE.com di lokasi, sejak pagi pukul 08.00, Sabtu (28/5/2022), peserta Kongres memasuki sidang komisi yang terdiri dari tiga komisi.

Baca Juga: Imam Suyono Terpilih Jadi Ketua KONI Kabupaten Mojokerto Periode 2024-2029

Pertama, Komisi A yang membahas tentang organisasi. Kedua, Komisi B yang membidangi program kerja. Ketiga, Komisi C yang membahas tentang rekomendasi.

Yang menarik, komisi rekomendasi yang bertempat di Gedung Pascasarjana Institut Kiai Abdul Chalim lantai tiga berlangsung panas. Peserta silih berganti mengacungkan tangan. Ada yang protes pimpinan sidang, ada juga yang berdebat soal materi atau redaksi rekomendasi.

Ada juga peserta yang usul agar para guru non-PNS terlibat politik praktis agar bisa ikut menentukan kebijakan di daerahnya masing-masing.

Baca Juga: Doakan Kelancaran Tugas Khofifah-Emil, Kiai Asep Undang Kiai-Kiai dari Berbagai Daerah Jatim

Suasana makin panas ketika membahas soal . Ada yang usul agar presiden berperan aktif mendorong penegak hukum - terutama KPK dan Kejaksaan Agung - untuk lebih serius memberantas .

“Agar presiden dalam mengangkat penegak hukum seperti Kejagung benar-benar orang yang serius memberantas ,” kata salah seorang peserta.

Namun usulan ini dipotong oleh peserta lain. Ia minta redaksionalnya tidak spesifik kepada presiden, tapi pakai istilah pemerintah agar mencakup eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Baca Juga: Kiai Asep Beri Reward Peserta Tryout di Amanatul Ummah, Ada Uang hingga Koran Harian Bangsa

Meski demikian, semua peserta sepakat bahwa mendukung pemberantasan tanpa diskriminasi dan pandang bulu.

Peserta Komisi C juga membahas soal dan penghapusan kata madrasah dari UU Sisdiknas. Dua poin ini akan menjadi rekomendasi utama karena sudah ditekankan oleh Prof Dr , MA saat menyampaikan pidato sambutan pada acara pembukaan Kongres III yang dibuka oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Paransa, Juma (27/5/2022).

Menurut , PBNU harus tegas menentang . "Kalau PBNU tidak tegas, yang akan tegas," kata yang pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet Mojokerto Jawa Timur.

Baca Juga: Klaim Didukung 37 Cabor, Imam Sunyono Optimis Terpilih Ketua KONI Kabupaten Mojokerto

lalu mengutip pernyataan KH Anwar Iskandar (Gus War) yang mengatakan bahwa lebih rendah dari binatang.

"Karena tak ada sapi yang yang ," ujarnya disambut tawa peserta kongres. Maksudnya, tak ada sapi betina atau binatang yang tertarik sesama betinanya atau sejenisnya. Begitu juga tak ada sapi jantan tertarik pada sesama sapi jantan.

Gus War yang disebut itu kini menjabat Wakil Ketua Umum PBNU.

Baca Juga: Gegara Mitos Politik dan Lawan Petahana, Gus Barra-dr Rizal Sempat Diramal Kalah

Gara-gara perdebatan terus memanas, komisi rekomendasi ini molor hingga 30 menit.

"Karena peserta terlalu bersemangat, akhirnya molor 30 menit," kata pimpinan sidang.

Sidang komisi rekomendasi ini dipimpin Ketua PW Kalimantan Barat Jasmin Haris, Ketua PW Jawa Tengah Muhammad Faujin, dan yang lain. Sedang pesertanya terdiri dari Papua, Ambon, Jawa Timur, NTB, Bali, Kalimantan Tengah, Jambi dan lainnya.

Baca Juga: Raih 53,4 Persen di Pilbup Mojokerto 2024, Pasangan Mubarok Kalahkan Petahana

Hingga berita ini ditulis sidang komisi yang lain masih berlangsung. (tim).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Sedekah dan Zakat Rp 8 M, Kiai Asep Tak Punya Uang, Jika Tak Gemar Bersedekah':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO