Debat Sengit, Komisi Rekomendasi Bahas Korupsi, LGBT, Penghapusan Madrasah dari UU Sisdiknas

Debat Sengit, Komisi Rekomendasi Bahas Korupsi, LGBT, Penghapusan Madrasah dari UU Sisdiknas Para pimpinan sidang Komisi Rekomendasi Kongres III Pergunu di Gedung Pascasarjana Insitut KH Abdul Chalim Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto, Sabtu (28/5/2022). Foto: MMA/ BANGSAONLINE.com

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Kongres III Persatuan Guru Nahdlatul Ulama () memasuki hari kedua. Agendanya sidang komisi dan pemilihan Ketua Umum periode 2022 - 2027. 

Pantauan BANGSAONLINE.com di lokasi, sejak pagi pukul 08.00, Sabtu (28/5/2022), peserta Kongres memasuki sidang komisi yang terdiri dari tiga komisi.

Baca Juga: Ribuan Warga Padati Mubarok Bersholawat, Paslon 2 Optimis Menang di Ngoro, Mojokerto

Pertama, Komisi A yang membahas tentang organisasi. Kedua, Komisi B yang membidangi program kerja. Ketiga, Komisi C yang membahas tentang rekomendasi.

Yang menarik, komisi rekomendasi yang bertempat di Gedung Pascasarjana Institut Kiai Abdul Chalim lantai tiga berlangsung panas. Peserta silih berganti mengacungkan tangan. Ada yang protes pimpinan sidang, ada juga yang berdebat soal materi atau redaksi rekomendasi.

Ada juga peserta yang usul agar para guru non-PNS terlibat politik praktis agar bisa ikut menentukan kebijakan di daerahnya masing-masing.

Baca Juga: Mubarok Gembleng 6.472 Calon Saksi untuk Gus Barra-Rizal dan Khofifah-Emil di Mojokerto

Suasana makin panas ketika membahas soal . Ada yang usul agar presiden berperan aktif mendorong penegak hukum - terutama KPK dan Kejaksaan Agung - untuk lebih serius memberantas .

“Agar presiden dalam mengangkat penegak hukum seperti Kejagung benar-benar orang yang serius memberantas ,” kata salah seorang peserta.

Namun usulan ini dipotong oleh peserta lain. Ia minta redaksionalnya tidak spesifik kepada presiden, tapi pakai istilah pemerintah agar mencakup eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Baca Juga: Doa Bersama Kapolri dan Panglima TNI, Kiai Asep Duduk Satu Meja dengan Kapolda dan Pangdam V Jatim

Meski demikian, semua peserta sepakat bahwa mendukung pemberantasan tanpa diskriminasi dan pandang bulu.

Peserta Komisi C juga membahas soal dan penghapusan kata madrasah dari UU Sisdiknas. Dua poin ini akan menjadi rekomendasi utama karena sudah ditekankan oleh Prof Dr , MA saat menyampaikan pidato sambutan pada acara pembukaan Kongres III yang dibuka oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Paransa, Juma (27/5/2022).

Menurut Kiai Asep, PBNU harus tegas menentang . "Kalau PBNU tidak tegas, yang akan tegas," kata Kiai Asep yang pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet Mojokerto Jawa Timur.

Baca Juga: Lautan Manusia Padati Kampanye Akbar Paslon 02 Khofifah-Emil dan Gus Barra-Rizal di Mojokerto

Kiai Asep lalu mengutip pernyataan KH Anwar Iskandar (Gus War) yang mengatakan bahwa lebih rendah dari binatang.

"Karena tak ada sapi yang yang ," ujarnya disambut tawa peserta kongres. Maksudnya, tak ada sapi betina atau binatang yang tertarik sesama betinanya atau sejenisnya. Begitu juga tak ada sapi jantan tertarik pada sesama sapi jantan.

Gus War yang disebut Kiai Asep itu kini menjabat Wakil Ketua Umum PBNU.

Baca Juga: Kedatangan Kiai Asep dan Tim Mubarok di Pasar Bangsal Disambut Antusias Pedagang dan Warga

Gara-gara perdebatan terus memanas, komisi rekomendasi ini molor hingga 30 menit.

"Karena peserta terlalu bersemangat, akhirnya molor 30 menit," kata pimpinan sidang.

Sidang komisi rekomendasi ini dipimpin Ketua PW Kalimantan Barat Jasmin Haris, Ketua PW Jawa Tengah Muhammad Faujin, dan yang lain. Sedang pesertanya terdiri dari Papua, Ambon, Jawa Timur, NTB, Bali, Kalimantan Tengah, Jambi dan lainnya.

Baca Juga: Di Depan Pergunu Jatim, Kiai Asep Sebut Khofifah Cagub Paling Loman alias Dermawan

Hingga berita ini ditulis sidang komisi yang lain masih berlangsung. (tim).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Sedekah dan Zakat Rp 8 M, Kiai Asep Tak Punya Uang, Jika Tak Gemar Bersedekah':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO