Much Abdul Qodir. Foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE.com
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Gresik, Much Abdul Qodir, meminta manajemen PT Freeport Indonesia (FI) yang tengah membangun pabrik smelter di kawasan JIIPE, Kecamatan Manyar, transparan dalam kebutuhan tenaga kerja.
"Karena dari awal Smelter PT Freeport belum terbuka tentang kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga disnaker tak bisa menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk bisa diakses tenaga kerja kita (warga Gresik)," ucapnya kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (1/5/2022).
Baca Juga: Dilanda Banjir Rob, Pemdes Banyutami Minta Dibangunkan Dam
Ia mengungkapkan, bahwa porsi tenaga kerja yang direkrut untuk bekerja di proyek smelter, mulai groundbreaking hingga kontruksi saat ini, masih sekadar wacana.
"Buktinya apa? Karena dari 1.800 pekerja yang direkrut smelter hingga April 2022, hanya berapa ratus saja berasal dari warga Gresik," tutur Ketua DPC PKB Gresik ini.
Menurut dia, kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan smelter sementara ini belum bisa dipenuhi oleh masyarakat yang masuk ring 1 proyek. Yaitu Kecamatan Manyar dan Bungah.
Baca Juga: Rumah Vokasi Gresik Latih 300 Pencari Kerja Berbasis Kompetensi
"Maka dari itu, bisa ngambil tenaga kerja kita dari ring 2. Bahkan semua wilayah di Kabupaten Gresik," cetusnya.
Qodir mendesak Freeport tak hanyak mempublikasikan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, namun terkait kualifikasinya juga.
"Agar kami bersama pemerintah bisa menyiapakan orangnya. Apakah melalui pelatihan cepat, atau dengan pola lain agar tenaga kerja dari angka pemgangguran kita terserap lebih cepat. Langkah ini yang lagi kami mintakan kepada pihak disnaker untuk segera menfasilitasi," jelasnya.
Baca Juga: Freeport Indonesia Gelar Perayaan Hari Anak Sedunia 2024
Qodir menegaskan pentingnya komitmen Freeport dalam merekrut warga Gresik sebagai tenaga kerja, Sebab, Kabupaten Gresik tak mendapat PAD dari keberadaan Smelter Freeport.
"Salah satu faktornya, smelter dibangun di atasan lahan Java Integrated Induatrial and Ports (JIIPE) Kecamatan Manyar yang statusnya hanya sewa. Sehingga, potensi PAD, misal dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tak didapatkan," ungkapnya.
"Dari sisi fiskal, potensi pendapatan daerah yang banyak hilang kami bisa terima. Namun, harus ada komitmen dari Freeport bahwa ada nonfiskal yang kami terima, yaitu rekrutmen tenaga kerja. Sejauh ini Freeport belum menunjukkan komitmennya," jelasnya.
Baca Juga: Ketua DPRD Gresik Lantik Wahidatul Husnah sebagai Anggota PAW Periode 2024-2029
Untuk itu ia meminta komitmen Freeport dalam menyerap tenaga kerja asal Gresik. "Sebab, sedikit banyak dampak dari aktivitas Smelter Freeport juga turut adil terjadinya banjir rob (pasang air laut) di wilayah Mengare, Manyar, kemarin. Makanya, kami minta anak-anak daerah ini bisa bekerja, sambil terus kita minta agar diantisipasi juga terkait potensi banjir rob di beberapa wilayah sekitar JIIPE," tutupnya.
Pihaknya juga meminta Freeport menggandeng pengusaha lokal dalam hal pekerjaan subkontraktor. "Hal ini agar perekonomian di Gresik juga tumbuh. Dan, pengusaha kita bisa lebih cepat naik kelas," terangnya.
Selain itu, Qodir juga meminta Freeport menggandeng usaha kecil menengah (UKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam mendukung pelaksanaan proyek.
Baca Juga: Komitmen Wujudkan Hilirisasi Dalam Negeri, Antam Borong 30 Ton Emas Batangan Freeport
"Untuk UKM dan UMKM kita bisa digandeng Freeport untuk memenuhi kebutuhan pekerja di dalam, semisal katering. Itu bisa pakai ketering lokal (Gresik)," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
