Ketua DPRD Gresik Minta PT Freeport Ada Keterbukaan Soal Tenaga Kerja

Ketua DPRD Gresik Minta PT Freeport Ada Keterbukaan Soal Tenaga Kerja Much Abdul Qodir. Foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE.com

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Gresik, Much Abdul Qodir, meminta manajemen PT Indonesia (FI) yang tengah membangun pabrik smelter di kawasan , Kecamatan Manyar, transparan dalam kebutuhan tenaga kerja.

"Karena dari awal Smelter PT belum terbuka tentang kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga disnaker tak bisa menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk bisa diakses tenaga kerja kita (warga Gresik)," ucapnya kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (1/5/2022).

Baca Juga: Plt Bupati dan Ketua DPRD Gresik Hadiri Pesta Siaga Kwartir Cabang Pramuka

Ia mengungkapkan, bahwa porsi tenaga kerja yang direkrut untuk bekerja di proyek smelter, mulai groundbreaking hingga kontruksi saat ini, masih sekadar wacana.

"Buktinya apa? Karena dari 1.800 pekerja yang direkrut smelter hingga April 2022, hanya berapa ratus saja berasal dari warga Gresik," tutur Ketua DPC PKB Gresik ini.

Menurut dia, kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan smelter sementara ini belum bisa dipenuhi oleh masyarakat yang masuk ring 1 proyek. Yaitu Kecamatan Manyar dan Bungah.

Baca Juga: Pascakebakaran, Presdir PTFI Inspeksi Lokasi Common Gas Cleaning Plant di Smelter Gresik

"Maka dari itu, bisa ngambil tenaga kerja kita dari ring 2. Bahkan semua wilayah di Kabupaten Gresik," cetusnya.

Qodir mendesak tak hanyak mempublikasikan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, namun terkait kualifikasinya juga.

"Agar kami bersama pemerintah bisa menyiapakan orangnya. Apakah melalui pelatihan cepat, atau dengan pola lain agar tenaga kerja dari angka pemgangguran kita terserap lebih cepat. Langkah ini yang lagi kami mintakan kepada pihak disnaker untuk segera menfasilitasi," jelasnya.

Baca Juga: PG Kerahkan Mobil Bronto Skylift Padamkan Kebakaran Smelter, Presdir Freeport Ucapkan Terima Kasih

Qodir menegaskan pentingnya komitmen dalam merekrut warga Gresik sebagai tenaga kerja, Sebab, Kabupaten Gresik tak mendapat PAD dari keberadaan .

"Salah satu faktornya, smelter dibangun di atasan lahan Java Integrated Induatrial and Ports () Kecamatan Manyar yang statusnya hanya sewa. Sehingga, potensi PAD, misal dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tak didapatkan," ungkapnya.

"Dari sisi fiskal, potensi pendapatan daerah yang banyak hilang kami bisa terima. Namun, harus ada komitmen dari bahwa ada nonfiskal yang kami terima, yaitu rekrutmen tenaga kerja. Sejauh ini belum menunjukkan komitmennya," jelasnya.

Baca Juga: Tuntut Tenaga Kerja, Warga Mengare Komplek Gresik Demo Smelter PT Freeport Indonesia

Untuk itu ia meminta komitmen dalam menyerap tenaga kerja asal Gresik. "Sebab, sedikit banyak dampak dari aktivitas juga turut adil terjadinya banjir rob (pasang air laut) di wilayah Mengare, Manyar, kemarin. Makanya, kami minta anak-anak daerah ini bisa bekerja, sambil terus kita minta agar diantisipasi juga terkait potensi banjir rob di beberapa wilayah sekitar ," tutupnya. 

Pihaknya juga meminta menggandeng pengusaha lokal dalam hal pekerjaan subkontraktor. "Hal ini agar perekonomian di Gresik juga tumbuh. Dan, pengusaha kita bisa lebih cepat naik kelas," terangnya.

Selain itu, Qodir juga meminta menggandeng usaha kecil menengah (UKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam mendukung pelaksanaan proyek.

Baca Juga: Freeport Indonesia Raih 4 Penghargaan Good Mining Practice Award 2024

"Untuk UKM dan UMKM kita bisa digandeng untuk memenuhi kebutuhan pekerja di dalam, semisal katering. Itu bisa pakai ketering lokal (Gresik)," pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO