Pusaka Kiai Upas saat upacara jamasan.
TULUNGAGUNG (BANGSAONLINE.com) - Terkait polemik pusaka Tulungagung Kyai Upas, Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Tulungagung, Ahmad Pitoyo melalui Kepala Bidang Kebudayaan Agung Prawidodo pada Jumat (17/04) menyampaikan tentang surat edaran Kementrian Kebudayaan.
"Saat ini aturannya berbeda, kalau dulu yang menentukan langsung dari pusat dalam hal ini di Jawa Timur adalah Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan dan dapat sertifikat, sedangkan pada saat itu Kyai Upas tidak memenuhi standar," ungkapnya.
BACA JUGA:
- Respons Komisi I DPRD Trenggalek soal Pulau yang Diklaim Pemkab Tulungagung
- Gerebek Sayur Meriahkan Ulang Tahun Pertama RSUD Campurdarat dr. Karneni Tulungagung
- Dita Anjarwati, Inspirasi Tangguh Penerima Bantuan Kaki Palsu dari Pemkab Tulungagung
- Pemkab Tulungagung Sambut Kedatangan Jemaah Haji dengan Tasyakuran
"Sekarang ini aturannya adalah di tingkat lokal sendiri yakni Dinas kebudayaan mencatat kemudian mengajukan ketingkat provinsi dan seterusnya ke tingkat nasional, setelah dapat asesmen dari kemendikbud baru di keluarkan sertifikat. Dari langkah yang masih baru ini kita sudah membentuk dua tim yaitu tim pencari cagar budaya dan tim ahli cagar budaya yang terdiri dari masing masing 5 orang dan tim itu yang bekerja mengidentifikasi benda benda yang di bisa di duga cagar budaya," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
