Pemkab Gresik Kehilangan Potensi PAD Rp200 M, Status Lahan Smelter Freeport Sewa

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Status sewa lahan yang digunakan PT Freeport Indonesia (PT PI) untuk membangun proyek smelter di kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Kecamatan Manyar, membuat Pemkab Gresik kehilangan potensi pendapatan asli daerah (PAD) sangat besar.

Menurut Anggota Komisi II DPRD Gresik Faqih Usman, PAD yang hilang itu berasal dari pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

Baca Juga: Rumah Vokasi Gresik Latih 300 Pencari Kerja Berbasis Kompetensi

"Saya tak ingat persis berapa totalnya (pendapatan yang hilang). Tapi saat hearing yang pernah kami lakukan dengan pihak Badan Pendapatan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik kisaran mencapai Rp 200 miliar," ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (3/6/2022).

Menurut Faqih, awalnya Freeport akan membeli lahan di JIIPE untuk membangun smelter. Luas lahan yang diperlukan untuk pabrik pengolahan hasil tambang emas di Papua itu mencapai sekira 103 hektare.

"Jika lahan itu jadi dibeli Freeport untuk membangun smelter, maka Pemda Gresik memperoleh pendapatan besar. Salah satunya, dari sektor pajak BPHTB. Cukup besar pendapatan yang akan kita terima, kisaran Rp 200 miliar," ungkap Ketua DPD PAN Kabupaten Gresik ini.

Baca Juga: Kabel Utilitas Masih Semrawut Meski Ada Perda di Gresik

Senada dikatakan oleh Ketua DPRD Gresik, Much Abdul Qodir. Menurutnya, pembangunan Smelter Freeport yang di kawasan JIIPE merupakan salah satu objek yang tengah digarap oleh pemerintah daerah untuk mendongkrak PAD.

"Dalam hearing dengan pihak JIIPE, BPPKAD, DPMPTSP, Bappeda, dan BPN Gresik, diketahui lahan yang tengah proses dibebaskan JIIPE seluas 2.161 hektare, dari total 3.000 hektare yang direncanakan untuk kawasan. Dari total lahan seluas itu, sesuai keterangan pihak JIIPE saat hearing, sudah dikuasai 1.328 hektare," ungkapnya.

Qodir membeberkan titik-titik lahan tersebut berada di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar sebanyak 30 sertifikat, dengan luas lahan 180,27 hektare. Desa Manyarsidomukti, Kecamatan Manyar sebanyak 71 sertifikat dengan luas lahan 126,55 hektare. Dan, Desa Manyar Sidorukun, Kecamatan Manyar sebanyak 200 sertifikat dengan luas lahan 650,09 hektare.

Baca Juga: Jelang Tutup Tahun 2024, DPRD Gresik Paripurnakan Pembahasan 6 Raperda

"Total keseluruhan sebanyak 301 sertifikat, dengan luas lahan 956,91 hektare," urai Ketua DPC PKB Gresik ini.

Qodir menyebutkan, JIIPE telah memanfaatkan lahan seluas 347 hektare dan telah dibangun baik untuk jalan, pabrik, kantor, dan lainnya. Dari sisi pendapatan, JIIPE telah berkontribusi untuk Pemkab Gresik dari sektor pajak BPHTB sejak tahun 2014 hingga waktu hearing pada bulan November 2021 sebesar Rp 132 miliar.

"Lalu, ada tambahan Rp 58 miliar lagi, sehingga totat menjadi Rp 190 miliar," tutupnya. (hud/ns)

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Gresik Minta Pemkab Mitigasi Banjir Kota

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News