Wali Kota Surabaya Larang Merokok di Tempat Umum, Mas Sam Ingatkan Bahaya Emisi Gas Buang

Wali Kota Surabaya Larang Merokok di Tempat Umum, Mas Sam Ingatkan Bahaya Emisi Gas Buang H. Samsul Arifin, S.Ag, M.Si. foto : istimewa

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Wali Eri Cahyadi gencar melarang merokok lewat Perda dan Perwali tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Larangan merokok di tempat umum ini disertai sanksi, mulai teguran lisan, tertulis, hingga denda uang sebesar Rp250 ribu. Sanksi juga diberlakukan bagi pelaku usaha yang tidak menyediakan ruang kusus merokok (smoking room).

Anggota DPRD Jawa Timur asal Daerah Pemilihan , Samsul Arifin mengapresiasi peraturan KTR yang diterapkan oleh Pemkot Surabaya. Menurutnya, peraturan itu bertujuan meningkatkan kualitas udara dan menjaga kesehatan warga Surabaya dari polusi asap rokok.

Baca Juga: Perubahan Nomenklatur BPR Jatim, Adhy Karyono: Optimalkan Peran untuk Tingkatkan Ekonomi

"Tapi sebenarnya ada yang lebih bahaya lagi, yaitu bahaya emisi gas buang karbon kendaraan bermotor. Di Surabaya sudah dalam taraf mengkhawatirkan," ujar politikus PKB yang akrab disapa Mas Sam ini, Ahad (05/06/2022).

Ia mengingatkan, polusi udara yang berasal dari gas buang kendaraan bermotor jauh lebih bahaya dari asap rokok. Dampaknya pun lebih meluas dan berbahaya untuk kesehatan, terutama pernapasan.

Dari tiga stasiun pengukuran, yang ada di , secara rata-rata kualitas udara di Surabaya ada di level 83 atau kategori sedang. Menurut Mas Sam ini bukan kondisi yang baik-baik saja. Harus ada usaha konkret dari pemkot untuk meningkatkan kualitas udara di Surabaya

Baca Juga: Audiensi dengan Polrestabes, PCNU Surabaya Tolak Agenda Presidium PO dan MLB NU

"Saya kira uji emisi gas buang kendaraan bermotor harus dilakukan secara ketat demi menjaga kualitas udara di ," tegas alumnus UIN Sunan Ampel Surabaya ini.

Terkait pelaksanaan penegakan aturan , Samsul Arifin berharap dilaksanakan secara humanis. Ia berharap diutamakan peringatan atau teguran ketimbang sanksi atau hukuman. Alasannya, menurut Korwil IKA UINSA Surabaya Raya ini, sosialisasi tentang aturan itu masih minim, belum menyebar dan meluas diketahui publik.

Ia juga menilai ruang merokok atau smoking room masih minim, tidak hanya di tempat publik. Bahkan di perkantoran pemerintah pun juga masih kurang. Menurutnya, ini salah satu pekerjaan rumah bagi Pemkot Surabaya sebelum menegakkan aturan . Karena faktanya bagi sebagian masyarakat, merokok itu merupakan tradisi bahkan seperti kewajiban.

Baca Juga: Hiburan Malam Surabaya Diminta Tutup Lebih Awal, Polrestabes Tak Terima Info dalam Penindakan

"Harapan saya penegakkan aturan dilaksanakan secara humanis. Jangan sampai ada masyarakat bawah seperti tukang becak yang melanggar langsung didenda. Kan kasihan, mungkin mereka melanggar karena tidak tahu ada aturan di tempat umum," pungkas kader muda NU ini. (mdr/ari)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO