Sementara ditanyakan kelanjutan memanfaatkan padi petani lokal, menurutnya sejauh ini masih sebatas koordinasi dengan Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Sumenep. Dari hasil koordinasi itu, imbuhnya, memang sudah ada rencana untuk memanfaatkan hasil pertanian padi masyarakat lokal.
Hanya saja, sergahnya, yang masih menjadi kendala adalah kebiasaan masyarakat yang tidak mau menjual hasil paninnya dengan jumlah besar. “Petani kalau sudah panin itu tidak dijual. Kalaupun dijual hanya sesuai kebutuhan. Sedangkan Bulog membutuhkan beras dalam jumlah yang besar,” kata Hanafi.
Secara terpisah, sebelumnya wakil ketua Komisi I DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir mendesak agar pemerintah segera mencair Raskin. Pasalnya, berdasarkan hasil reses yang dilakukannya beberapa waktu lalu, masyarakat banyak yang mulai khawatir, akibat tak kunjung turunnya raskin hingga saat ini.
“Mereka khawatir, pencairan raskin nantinya dipermainka oleh pihak-pihak tertentu. Katanya kemarin
Abdul Hamid mencontohkan, karena sudah berapa bulan tak dicairkan, masyarakat biasanya menerima raskin sebanyak tiga atau empat bulan hanya disampaikan satu atau dua bulan saja. Saya sendiri berharap tidak sampai terjadi hal semacam itu,” harapnya.
Untuk diketahui, jumlah penerima manfaat raskin di Kabupaten Sumenep mencapai 116.378 RTS yang tersebar di 27 kecamatan. Sedangkan jumlah raskin yang dibutuhkan, dalam setiap bulannya sebanyak 1.745.670 kilogram.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
