Program Rehab RTLH di Pasuruan Tak Kunjung Dimulai, ini Penyebabnya

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1.172 unit yang akan digulirkan bagi warga miskin di Kabupaten Pasuruan hingga sekarang belum ada kejelasan kapan akan dimulai. Padahal, saat ini sudah memasuki akhir semester I tahun 2022.

Informasi yang diterima BANGSAONLINE.com menyebutkan, tidak jelasnya program andalan Pemkab Pasuruan di bawah kepemimpinan Bupati Irsyad Yusuf itu dampak reposisi pejabat struktural guna menyesuaikan SOTK yang baru. Akibatnya, program yang sudah direncanakan itu menjadi amburadul.

Tak hanya itu saja, pergantian pendamping secara dadakan di beberapa kecamatan diduga juga menjadi pemicu molornya program bantuan stimulus bagi warga tersebut. Diduga para pendamping itu diganti karena mereka tidak memiliki basic mumpuni di bidang terkait.

Namun, hal itu dibantah oleh Plt. Kepala Dinas Perkim Kabupaten Pasuruan, Trojono Isdijanto. Dikonfirmasi BANGSAONLINE.com di ruang kerjanya, ia menjelaskan molornya pelaksanaan rehab RTLH tersebut bukan karena adanya dua pendamping RTLH yang mengundurkan diri.

"Kalau kendala tidak ada. Saat ini petugas masih melakukan mapping di lapangan untuk memastikan layak dan tidaknya para penerima bantuan," jelas pria yang juga menjabat kepala dinas koperasi dan UMKM ini," Rabu (15/6/2022).

Trojono menargetkan program rehab RTLH bisa dimulai pada awal bulan Juli. Diawali sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan, setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan pembangunan.

"Bila nanti ditemukan ada penerima bantuan RTLH yang tidak layak karena tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka akan dilakukan penggantian kepada calon penerima bantuan yang baru. Sampai saat ini masih proses pendataan di lapangan," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Pasuruan mengalokasikan anggaran sekira Rp30 miliar pada tahun 2022 ini, untuk merehab 1.172 unit RTLH. Tiap-tiap unit RTLH dianggarkan Rp15 juta.

Disperkim berharap peran masyarakat untuk ikut membantu, baik material maupun tenaga agar warga miskin penerima bantuan bisa memiliki hunian yang layak dan sehat. (bib/par/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News