Anggaran Jamkesda Rp6 M Habis di Pertengahan Tahun, Masyarakat Sampang Terpaksa Utang untuk Berobat

SAMPANG, BANGSAONLINE.com - Program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang berupa jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) untuk masyarakat miskin dihentikan sementara sejak tanggal 5 Juli 2022. Pasalnya, anggaran sebesar Rp6 milliar untuk program tersebut sudah habis memasuki awal semester kedua.

Habisnya dana jamkesda diketahui dari Surat Edaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang kepada Direktur Rumah Sakit Daerah (RSUD) dr. Muhammad Zyn Sampang, Direktur Rumah Sakit Daerah (RSD) Ketapang, dan UPTD Puskesmas se-Kabupaten Sampang.

Baca Juga: Peningkatan Jalan Batuporo Timur-Gunung Eleh Rampung Lebih Cepat

Akibat dihentikannya program jamkesda, banyak masyarakat mengeluh. Musdelifah misalnya. Warga Dusun Tanjung, Desa Batuporo Barat, Kecamatan Kedungdung, ini mengaku sampai utang untuk bisa mengobatkan suaminya di RSUD Sampang.

"Suami saya terdaftar di badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) tapi mandiri/bayar, dan sudah lama tidak dibayar semenjak suami saya sakit. Makanya terpaksa dirawat di RSUD Sampang walaupun biaya umum. Sedangkan mau ngurus jamkesda sudah tidak ada," ucapnya, Jumat (15/7/2022).

Ia menceritakan, akibat kendala biaya itu, pengobatan untuk suaminya di RSUD Sampang tidak tuntas. 

Baca Juga: Pemkab-Bawaslu Sampang Gelar Istighosah dan Puncak Apel Siaga Pengawasan Pilkada 2024

"Suami saya dirawat hanya satu hari, khawatir takut menghabisi biaya banyak dan untuk pembiayaannya saya sebagian masih berutang ke saudara," ungkapnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sampang dr. Abdullah Najich membenarkan bahwa dana jamkesda saat ini sudah habis.

"Dana untuk jamkesda memang sudah habis. Adapun jamkesda sendiri masih dibutuhkan oleh masyarakat untuk berobat," ujarnya.

Baca Juga: Proyek Irigasi P3-TGAI Desa Bringin Sampang Masuk Tahap Pengerjaan, Diduga Tak Sesuai Perencanaan

Meski demikian, dirinya tetap berupaya agar masyarakat miskin yang hendak berobat tidak dibebani biaya sepeser pun.

"Kami masih mencari solusi bagaimanapun caranya agar masyarakat ke depannya tidak dibebani biaya pengobatan," pungkasnya. (tam/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News