Anggaran Jamkesda Rp6 M Habis di Pertengahan Tahun, Masyarakat Sampang Terpaksa Utang untuk Berobat

SAMPANG, BANGSAONLINE.com - Program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang berupa jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) untuk masyarakat miskin dihentikan sementara sejak tanggal 5 Juli 2022. Pasalnya, anggaran sebesar Rp6 milliar untuk program tersebut sudah habis memasuki awal semester kedua.

Habisnya dana jamkesda diketahui dari Surat Edaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang kepada Direktur Rumah Sakit Daerah (RSUD) dr. Muhammad Zyn Sampang, Direktur Rumah Sakit Daerah (RSD) Ketapang, dan UPTD Puskesmas se-Kabupaten Sampang.

Baca Juga: Polisi akan Gelar Perkara Kasus Pengancaman Mantan Kades di Sampang

Akibat dihentikannya program jamkesda, banyak masyarakat mengeluh. Musdelifah misalnya. Warga Dusun Tanjung, Desa Batuporo Barat, Kecamatan Kedungdung, ini mengaku sampai utang untuk bisa mengobatkan suaminya di RSUD Sampang.

"Suami saya terdaftar di badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) tapi mandiri/bayar, dan sudah lama tidak dibayar semenjak suami saya sakit. Makanya terpaksa dirawat di RSUD Sampang walaupun biaya umum. Sedangkan mau ngurus jamkesda sudah tidak ada," ucapnya, Jumat (15/7/2022).

Ia menceritakan, akibat kendala biaya itu, pengobatan untuk suaminya di RSUD Sampang tidak tuntas. 

Baca Juga: Oknum Anggota DPRD Jatim Warga Sampang Diduga Aniaya Istri Siri yang Berprofesi DJ

"Suami saya dirawat hanya satu hari, khawatir takut menghabisi biaya banyak dan untuk pembiayaannya saya sebagian masih berutang ke saudara," ungkapnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sampang dr. Abdullah Najich membenarkan bahwa dana jamkesda saat ini sudah habis.

"Dana untuk jamkesda memang sudah habis. Adapun jamkesda sendiri masih dibutuhkan oleh masyarakat untuk berobat," ujarnya.

Baca Juga: Mantan Kades di Sampang Dipolisikan Warganya

Meski demikian, dirinya tetap berupaya agar masyarakat miskin yang hendak berobat tidak dibebani biaya sepeser pun.

"Kami masih mencari solusi bagaimanapun caranya agar masyarakat ke depannya tidak dibebani biaya pengobatan," pungkasnya. (tam/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News