Gubernur Khofifah saat memberi sambutan ketika menghadiri Rakerda DPD Himperra Jatim.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mendukung langkah Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) yang ingin mewujudkan perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Saya dengan sukacita mendukung apa yang menjadi harapan dan keinginan Himperra Jawa Timur. Sebab, kebutuhan papan adalah kebutuhan pemenuhan kesejahteraan masyarakat yang memang harus dipenuhi," kata gubernur saat menghadiri rapat kerja daerah DPD Himperra Jatim di Hotel Bumi, Surabaya, Selasa (26/7/2022).
BACA JUGA:
Sebagai bentuk dukungan, lanjut Khofifah, Pemprov Jatim dapat merumuskan regulasi khusus terkait pendirian perumahan murah bagi masyarakat. Sebab, hal tersebut tidak bisa lepas dari proses-proses perumusan regulasi agar implementasi di lapangan terlaksana sesuai ketentuan.
"Apa yang menjadi problem mohon diidentifikasi dan direkomendasikan melalui forum Rakerda Himperra kali ini, kita pilah mana kewenangan kabupaten- kota, provinsi dan pusat," ujarnya.
Gubernur juga berpesan agar hasil rakerda segera ditindaklanjuti, khususnya identifikasi terkait kewenangan pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Khofifah pun siap berkirim surat kepada pemerintah pusat untuk meneruskan apa yang menjadi harapan Himperra.
"Jadi untuk kawan-kawan Himperra se-Jatim sangat banyak hal yang ketika kita inventarisir kemudian harus bersurat kepada institusi yang punya kewenangan untuk melakukan deregulasi atas regulasi yang ada, menurut saya akan sangat efektif," tuturnya.
Orang nomor satu di Jawa Timur ini juga mengapresiasi Himperra yang telah membantu menyediakan fasilitas bagi Komunitas IKM Produktif (KIP) untuk dapat menjalankan usahanya dalam lingkup perumahan murah yang dibangun Himperra.
"Apa yang bisa disinergikan, kalau sekedar untuk ganti rombong Pemprov bisa support. Kalau mungkin modal modal sederhana yang memungkinkan bisa disinergikan, silahkan dikordinasikan dengan dinas KUKM, Disperindag Biro Perekonomian," ucapnya.
Dukungan itu diberikan lantaran kontribusi UMKM terhadap PDRB di Jawa Timur begitu besar, yakni 57,81 persen. Oleh sebab itu, kata Khofifah, harus ada penguatan dan perlindungan baik dari sisi permodalan, penguatan mentoring, maupun manajemen pemasaran.
"Apalagi kalau di Himperra menyiapkan corner yang memungkinkan mereka bisa berdagang. Ini relatif akan lebih terlindungi, karena pasti ada ruangan yang mereka punya tempat berjualan, sehingga tidak harus berkeliling dengan didukung penjualan secara online," ungkapnya.
Gubernur juga menilai perlunya dibangun ekosistem digital bagi pelaku IKM, sehingga Himperra tak hanya memberikan fasilitas tempat berusaha bagi IKM, tetapi juga siap mendukung pelaku IKM memberikan layanan kepada sejumlah pelanggan secara online.
"Nah di tambah di situ program digital ekosistemnya, ada yang jualan bakso ada yang jualan soto, dan seterusnya mereka bisa menerima pesanan secara online," imbuhnya.
Khofifah berharap, pola-pola seperti ini dapat memberikan penguatan akses pasar yang lebih besar dan lebih luas bagi pelaku IKM di Jawa Timur. Dengan demikian, ada penguatan dari pengusaha yang tergabung dalam Himperra kepada para pelaku IKM.
"Jadi pentingnya pertemuan-pertemuan seperti ini adalah bagaimana kita semua hidup dan saling menghidupkan, kita hidup dan saling memberikan penguatan. Kehadiran Himperra InsyaAllah akan memberikan referensi keberkahan di sekeliling di mana Himperra beraktivitas," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Himperra Jatim, Supratno, menyampaikan merupakan organisasi yang mewadahi profesi dari para pengusaha properti dan fokus dalam hal membangun serta mengembangkan permukiman dan perumahan untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah.
Ia mengatakan bahwa banyak dari anggota Himperra yang telah membangun lapak-lapak, untuk tempat berusaha bagi para pelaku UMKM atau industri kecil. Dalam aturan di dalam membangun kawasan perumahan, ada 60 persen lahan efektif dan 40 persen untuk kawasan fasilitas umum serta jalan.
"Dalam rangka memanfaatkan fasum - fasum, memberikan ruang bagi IKM di kawasan perumahan, agar saling memberikan manfaat bagi pelaku IKM atau pemilik rumah," kata Supratno.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada pemerintah kabupaten terhadap Prestasi Percepatan Pemberian Perijinan Perumahan oleh Ketua Umum DPP Himperra didampingi oleh Ketua DPD Himperra Jatim. Apresiasi ini diberikan kepada Bupati Bangkalan, Bupati Madiun, Bupati Gresik, Bupati Bojonegoro, dan Bupati Situbondo.
Tak hanya itu, juga dilakukan penyerahan zakat produktif oleh Gubernur Jatim didampingi oleh Ketua Umum DPP Himperra dan Ketua DPD Himperra Jatim untuk 50 UMKM yang secara simbolis diberikan kepada 10 orang penerima. Pada Rakerda DPD Himperra ini juga diselenggarakan Seminar bertajuk 'Pengaruh Perubahan Sistem Perijinan terhadap Perkembangan Ekonomi Sektor Properti'. (dev/mar)
