Bupati Jember Hendy Siswanto mengadukan batal disahkannya LPP APBD kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Paripurna untuk pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember menemui kendala serius. Forum tidak kuorum, sehingga LPP APBD batal disahkan.
Bupati Jember Hendy Siswanto mengadukan hal ini kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Ia menemui gubernur untuk melaporkan absennya sejumlah anggota DPRD dalam paripurna pembahasan LPP APBD.
Hendy merasa harus melaporkan hal itu kepada gubernur, karena dirinya selaku pihak eksekutif tidak dapat menandatangani pengesahan LPP APBD bersama DPRD sebagai pihak legislatif.
"Tujuan kami adalah membahas tindak lanjut dari paripurna di DPRD (Jember) yang terjadi tidak kuorum, sehingga pembahasan LPP APBD tidak bisa ditandatangani bersama," ungkapnya.
"Kami langsung menindaklanjuti dengan bersama-sama lapor ke Ibu Gubernur, untuk izin menggunakan perkada (peraturan kepala daerah). Jadi dengan perkada ini, harapan kita bisa tidak ada masyarakat yang dirugikan nantinya. Proses pembangunan tetep bisa berjalan," jelasnya.
Namun, apabila terpaksa menggunakan perkada, maka bakal ada beberapa item yang merupakan usulan dan masukan dari masyarakat tidak dapat diakomodir pada P-APBD.
"Bahwa usulan-usulan P- APBD (Perubahan APBD), yang usulan dari masyarakat, tentang perbaikan-perbaikan, pondok pesantren, guru-guru ASN yang mau dimasukkan ke PPPK, itu semua akan berubah, tidak bisa dilaksanakan, bisa diakomodir di tahun 2022 ini, ditahan dulu, nanti kita usulkan di tahun-tahun berikutnya," terangnya.
Meski demikian, Hendy tetap berupaya diskusi dengan DPRD. "Segala sesuatunya ini menjadi problem kita semua. Namun, apa pun tadi yang disampaikan Ibu Gubernur, kami mengatakan akan tetap berdiskusi dengan dewan dan Ibu Gubernur menyarankan untuk membuat perkada," pungkasnya. (yud/bil/rev)
